Soroti Polusi Udara di Jakarta, Ketua Banggar: Sangat Mencemaskan dan Memalukan

JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti soal polusi udara yang mengepung wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bahkan Jakarta dan sekitarnya dinobatkan sebagai kota paling berpolusi udara tertinggi sedunia.

Ketua Banggar Said Abdullah menilai polusi udara yang terjadi di Jakarta ini sangatlah mencemaskan dan memalukan. Terlebih, Jakarta menjadi lokasi penetapan pengurangan gas rumah kaca (GRK) dan menargetkan untuk net zero emission pada 2050.

"Sepekan lebih DKI Jakarta dan sekitarnya dikepung polusi udara kategori membahayakan warga. Bahkan Jakarta dan sekitarnya dinobatkan sebagai kota paling berpolusi udara tertinggi sedunia. Sungguh mencemaskan, sekaligus memalukan," kata Said Abdullah saat Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas, Selasa (29/8).

Dia mengungkapkan, saking berpolusinya udara Jakarta dan sekitarnya, pemerintah menggulirkan kebijakan Work From Home (WFH) seperti saat pandemi Covid-19 terjadi. Said juga menyentil pemerintah soal kerja sama iklim dalam kertas yang justru berbanding terbalik dengan kenyataan.

"Diatas kertas kita meratifikasi berbagai dokumen pengurangan emisi. Bahkan dengan gagahnya kita menargetkan 2050 nett zero emission. Indonesia juga mengikatkan diri pada kerjasama iklim melalui UNFCCC untuk pengurangan gas Rumah Kaca (GRK)," ungkapnya.

"Namun keindahan di atas kertas sirna bak daun kering di lalap api. Di Jakarta tempat semua kebijakan rendah emisi dan pengurangan GRK dirumuskan malah paling berpolusi." imbuhnya.

Oleh sebab itu, Badan Anggaran meminta pemerintah menuangkan agenda aksi yang lebih nyata hasilnya untuk mengurangi emisi. Banggar akan senantiasa memberikan dukungan penuh bagi agenda aksi tersebut, khususnya dalam kewenangan anggaran.

"Namun kita semua juga barharap, semua agenda aksi menurunkan emisi menghasilnya dampak yang nyata," tandasnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara. Hal itu sehubungan dengan polusi udara yang masih masif menjangkiti wilayah di Jabodetabek.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, mengatakan, pembentukan komite itu dianggap penting karena hasil data surveilans yang dilakukan dalam enam bulan terakhir, menunjukan terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang dilaporkan di Puskesmas maupun di rumah sakit Jabodetabek.

Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, kasus ISPA, katanya, mencapai 100 ribu kasus per bulan. Untuk mengatasi persoalan ini, ia mengatakan bahwa dari sisi kesehatan terus melakukan sejumlah upaya, selain dengan mengajak masyarakat menerapkan 6M 1S, Kemenkes juga melakukan pemantauan secara real time kasus ISPA yang terjadi di Puskesmas Jabodetabek.