Uji Materi UU Pengadilan HAM Ditolak MK, Indonesia Gagal Seret Junta Myanmar ke Meja Hijau

JawaPos.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para pemohon yang menguji Pasal 5 UU Pengadilan HAM. Adapun pasal tersebut mengatur mengenai kewenangan Pengadilan HAM, untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia, oleh warga negara Indonesia.

Atas putusan tersebut, para pemohon beserta kuasanya menyatakan kekecewaannya atas putusan hakim MK.

Ilustrasi: Aksi damai menentang aksi kejahatan Junta Myammar

“AJI Indonesia kecewa terhadap putusan hakim. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim mengakui nilai-nilai universalitas HAM seperti di konstitusi. Tapi, pertimbangan yang diambil hakim adalah pertimbangan politik, bilateral, ekonomi, dan sebagainya. Aspek itu bukanlah kewenangan MK. MK seharusnya mengacu pada konstitusi, ” ucap pemohon organisasi dari Aliansi Jurnalis Independen, Sasmito Madrim, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (14/4.

Sasmito menambahkan, atas putusan ini, MK dinilai menutup kemungkinan bagi para korban pelanggaran di Myanmar mendapatkan keadilan. Lebih dari itu, menutup kemungkinan bagi para korban kejahatan HAM di seluruh dunia.

“Ini tentu kabar mengecewakan bagi rasa kemansiaan kita,” sesal Sasmito.

Kuasa hukum pemohon, Ibnu Syamsu, mengatakan pertimbangan hakim pada awalnya mengakui Indonesia menganut asas universal jurisdiction. Hakim juga mengelaborasi konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Akan tetapi, pertimbangan-pertimbangan akhir justru mementingkan aspek politik, diplomasi, dan ekonomi.

“MK tidak mengelaborasi secara dalam, ketika kami menghadirkan saksi-saksi korban. Padahal saksi memperlihatkan peristiwa yang dialami korban di Myanmar. Artinya, menurut kami MK masih parsial dalam melihat masalah ini, lebih berat kepada diplomasi saja,” tegas advokad dari Themis Indonesia itu.

Sementara Gufroni, kuasa hukum yang berasal dari LBH PP Muhammadiyah, menyampaikan bahwa hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan jumlah korban yang berjatuhan akibat dari kesewenangan junta militer di Myanmar. Padahal, Indonesia harusnya mengambil peran yang lebih progresif dalam mewujudkan ketertiban dunia, dengan menerapkan yurisdiksi universal.

Hal ini karena dengan yurisdiksi universal, Indonesia bisa menyeret pelaku pelanggaran HAM, Ketika mereka masuk teritori Indonesia.

Sementara Mulya Sarmono dari LBH Pers, menyampaikan bahwa dalam persidangan, para pemohon menghadirkan ahli yang menyatakan penerapan yurisdiksi universal di beberapa negara tidak memengaruhi diplomasi. Tapi fakta ini tidak dipertimbangkan oleh hakim MK.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa putusan MK ini sangat mengecewakan. Ini menandakan bahwa Indonesia gagal menjadi masyarakat internasional yang bermartabat, yang tindakannya mengacu pada hak asasi manusia secara universal.

Untuk diketahui, hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan yang digelar pada Jumat (14/4), menolak permohonan uji materi dengan Nomor 89/PUU-XX/2022. Adapun pengujian materil terkait Pasal 5 UU Pengadilan HAM yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan HAM, untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Adapun para pemohon dalam permohonan ini adalah Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, serta AJI-Indonesia. Permohonan para pemohon pada pokoknya mengenai frasa oleh warga negara Indonesia yang bertentangan dengan konstitusi yang menganut prinsip universalitas hak asasi manusia. Artinya, Pengadilan HAM tidak terbatas pada mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang berwarga negara Indonesia, tetapi juga setiap orang, tidak terbatas kewarganegaraannya.