Menkes Ungkap Tantangan Transformasi Kesehatan Indonesia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Raker tersebut membahas mengenai peningkatan capaian bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Nasional (BI

JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sejumlah tantangan dalam Transformasi Kesehatan yang memerlukan penguatan payung hukum melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Sebab apapun itu harus bisa memberikan dampak maksimal pada masyarakat. 

Menkes Budi pun menjabarkan tantangan pada Transformasi Kesehatan di sektor layanan primer. Menurutnya, masih banyak layanan yang mengedepankan pendekatan kuratif, bukan promotif dan preventif. Lantas, pendekatan ke masyarakat masih dilakukan terkotak-kotak berdasarkan jenis penyakit.

"Jadi masyarakat bisa didatangi petugas kesehatan untuk cek malaria, besoknya dicek TBC, besok dicek jantungnya, padahal orangnya sama," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja terkait RUU Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Rabu.

Selain itu, masyarakat masih sulit mendapatkan layanan kesehatan, termasuk layanan laboratorium. Untuk transformasi pada layanan rujukan, kata Budi, masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses dan kualitas yang cukup untuk mendapat layanan kuratif.

"Untuk kota besar tidak masalah, tapi begitu bergeser ke kota kecil itu akan sulit. Dampaknya banyak masyarakat mencari layanan kesehatan ke luar negeri," katanya.

Pada sistem transformasi pelayanan kesehatan, kata Budi, industri farmasi di Indonesia semakin tertinggal, jika dibandingkan negara lain. Termasuk Thailand dan Vietnam yang lebih maju.

"Pemerintah perlu mendukung pengembangan industri kesehatan dalam negeri. Sistem kesehatan yang tertinggal sangat berpengaruh terhadap sistem kesehatan pada saat pandemi. Hampir semua alat kesehatan, obat, dan vaksin masih impor," katanya.

Sementara itu, terkait dengan transformasi pembiayaan kesehatan, pemerintah perlu memastikan uang negara yang dibelanjakan harus berdampak secara optimal untuk masyarakat. Sehingga harus selalu bisa diukur.

"Kami akan dorong agar pengeluarannya bisa terukur. Kami juga dorong adanya transparansi dan integrasi antara belanja kesehatan daerah dan pusat bisa optimal tingkatkan kesehatan masyarakat," katanya.

Sistem jaminan kesehatan nasional punharus dipastikan adil, merata, dan berkesinambungan membiayai kebutuhan pembiayaan masyarakat. Untuk itu, kendali mutu dan biaya perlu dipastikan, kata Budi menambahkan.

Pilar transformasi berikutnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. Tantangan yang dihadapi adalah jumlah dokter spesialis yang masih kurang, belum meratanya distribusi dokter dan dokter spesialis, hingga birokrasi penerbitan izin praktik dokter yang masih berbelit.

Pada transformasi teknologi kesehatan, Budi mengemukakan data kesehatan antarfasilitas kesehatan tidak saling berhubung satu sama lain dan tidak terstandar. Selain itu, Indonesia juga perlu mengantisipasi perkembangan teknologi biomedis kesehatan di masa kini dan masa depan yang berkembang pesat.

"Platform kesehatan harus kita siapkan dengan baik, termasuk paltform biomedis yang ke depan akan sangat mengubah peta diagnostik dan perawatan kesehatan di seluruh dunia. Jangan sampai informasi biomedis dari masyarakat kita diambil dan dimanfaatkan negara lain," katanya.