Selaras dengan Presiden, IDI Minta Vaksinasi Tidak Terburu-buru

JawaPos.com – Vaksinasi Covid-19 memang penting. Namun, jangan sembarangan memilih vaksin. Pemerintah harus memilih vaksin yang aman dan ampuh melawan virus korona.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Satgas Covid-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof Dr dr Zubairi Djoerban SpPD(K). Zubairi memberikan beberapa saran agar vaksinasi memperoleh hasil optimal. Pertama, persiapan harus sebaik-baiknya.

Terutama dalam pemilihan jenis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.

Hal itu selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pemberian vaksin tidak tergesa-gesa.

Zubairi menyarankan agar pemerintah memilih vaksin yang sudah terbukti efektivitasnya. Syarat lainnya adalah harus teruji dan dapat menciptakan imunogenitas yang aman. Pembuktiannya dapat dilakukan dari uji klinis tahap III. Hasil uji klinis tersebut harus ditulis dalam jurnal ilmiah yang dipublikasikan.

Vaksin Covid-19 dari Sinovac menjadi salah satu kandidat yang akan diberikan kepada masyarakat. Menurut Zubairi, hasil uji klinis vaksin Sinovac belum dikeluarkan. Sebab, uji klinis tahap III di Brasil dengan relawan 9.000 orang baru selesai. ”Hasilnya dikeluarkan setelah vaksinasi dilakukan pada 15.000 relawan,” ungkapnya.

Zubairi ingin pemerintah mencontoh beberapa negara yang berhati-hati dalam memilih vaksin. Negara-negara tersebut sabar menunggu data lebih banyak dari uji klinis tahap III. Dia kembali menekankan bahwa vaksinasi memang program penting. Namun, tidak boleh tergesa-gesa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat berperan dalam pencarian vaksin yang aman. Meski Badan Kesehatan Dunia memperbolehkan pembuatan vaksin dipercepat melalui proses emergency use authorization (EUA), kehati-hatian merupakan hal utama. ”Kami yakin BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” ujarnya.

Selain BPOM, pemerintah perlu mendengar rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO). Mereka memiliki pengalaman yang baik dalam vaksinasi.

Pemerintah juga perlu membuat pedoman pelaksanaan vaksinasi. Tujuannya, pelayanan antarwilayah bisa sama. Perhimpunan profesi kesehatan perlu digandeng. Yang tak kalah penting adalah melatih petugas yang nanti menyuntikkan vaksin.

Pada bagian lain, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menegaskan, vaksin harus mendapatkan izin dari BPOM. Sehingga dapat dipastikan vaksin tersebut sudah memenuhi syarat aman dan manjur (safety and efficacy). Aman dalam arti tidak ada efek samping yang serius. Sedangkan manjur dalam pengertian sesuai dan cocok untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap Covid-19. ”Masyarakat atau nanti para pengguna vaksin tidak perlu khawatir. Selama vaksinnya sah dan resmi sebagai vaksin Covid-19, siapa pun yang membuat dan apa pun platformnya, sudah mempunyai safety and efficacy yang dijamin,” paparnya.

Prinsip kehati-hatian juga ditekankan Menko PMK Muhadjir Effendy. Dia mengatakan, kehati-hatian itu sudah diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat sebelumnya. Menindaklanjuti arahan terkait aksesibilitas terhadap vaksin Covid-19, pemerintah akan cermat, tepat, dan berhati-hati dalam setiap proses. ”Bapak Presiden (Jokowi) telah berpesan betul untuk hati-hati. Memang harus cepat, tapi tidak boleh sembrono,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, dalam satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, jembatan diplomasi telah memberikan banyak kontribusi. Terutama selama pandemi. Sejauh ini Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 120 pihak. Terdiri atas 11 negara, 12 organisasi internasional, dan 97 NGOs.

Pada awal masa pandemi, diplomasi difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan alat diagnostics dan therapeutics. Antara lain kerja sama produksi bersama untuk melancarkan rantai pasok APD dan jubah operasi. Khusus mengenai APD, para diplomat Indonesia juga mengawal langsung sertifikasi bahan baku APD buatan Indonesia sehingga memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604. Kemudian pemenuhan kebutuhan bahan baku obat terapi. Antara lain hydroxychloroquine, hydroxychloroquine chloroquine phosphate, oseltamivir phosphate, dan pengadaan obat terapi Avigan. Tak ketinggalan pengadaan ventilator sebanyak 1.900 unit melalui dukungan dan fasilitasi internasional. ”Di tingkat kawasan, diplomasi Indonesia mendorong dikembangkannya sebuah standard operating procedure on public health emergency,” katanya.

Baca juga:

• Vaksinasi Covid-19 Kejar Target Kekebalan Komunitas


• Setelah Terbit Sertifikasi, Vaksinasi 9,1 Juta Orang Mulai November

Mengenai vaksin, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga berhasil membuka akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral. Menurut Retno, tugas tersebut tidak mudah. Diplomasi tidak hanya membuka akses pemenuhan kebutuhan vaksin dalam jangka pendek, tapi juga memberikan dukungan terhadap vaksin multilateralisme. Tugas membuka akses telah dijalankan secara penuh. Pendekatan full circle juga sudah. ”Tidak mudah, tapi alhamdulillah dapat dijalankan dengan baik,” ungkapnya.

Diplomasi juga digerakkan untuk mendukung vaksin multilateral. Kemenlu memfasilitasi kerja sama antara Bio Farma dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Initiative). Hasilnya, Bio Farma lolos dari due diligence yang dilakukan CEPI. Artinya, ke depan, Indonesia dapat menjadi salah satu manufaktur vaksin global.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa pemberian vaksin akan tetap dilakukan secara merata meskipun terdapat kelompok prioritas. ”Pemerintah tetap mengupayakan pemerataan penerima vaksin nasional untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity,” jelasnya kemarin.

Terdapat beberapa kandidat vaksin yang sedang dipersiapkan. Antara lain vaksin bikinan Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan AstraZeneca. Wiku mengatakan, sebelum diproduksi secara masal dan diberikan kepada masyarakat, vaksin-vaksin itu harus melalui berbagai tahapan. Tujuannya untuk memastikan keamanan penggunaan pada manusia dan rentang dosis aman yang dapat digunakan. ”Setelah semua tahapan ini dilakukan dan memberi hasil sesuai standar, vaksin akan memperoleh persetujuan. Baru diproduksi secara masal,” terangnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYQxqWShkgY&ab_channel=jawapostvofficial