Mendagri Akan Bahas Resmi Aturan Penjabat Kepala Daerah dengan DPR

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan membahas di forum tersendiri bersama DPR RI, terkait persoalan penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah. Karena merasa khawatir, masyarakat tidak menerima informasi secara utuh.

"Soal (penjabat kepala daerah) nanti kita akan bahas tersendiri. Saya mengenai masalah penjabat kepala daerah ini saya ingin membahasnya dalam forum yang resmi di DPR," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

Menurut Tito, rapat kerja dengan Komisi II DPR bisa menjadi momentum untuk menjelaskan secara komprehensif soal penjabat kepala daerah. Menurutnya, Raker tersebut akan membahas mulai dari aturan, kewenangan dan mekanisme penunjukkan penjabat kepala daerah. Jadwal raker-nya, kata dia, tergantung Komisi II DPR.

"Saya sangat tergantung komisi II," ucap Tito.

Tito menyayangkan, penjelasan rinci tentang penjabat kepala daerah diberitakan tidak utuh. Bahkan, kajian-kajian soal penjabat kepala daerah sudah disampaikan sejumlah menteri.

"Menko Polhukam, Menpan-RB, BKN, dan MK juga sudah menyampaikan pendapatnya, tapi yang keluar berita-nya beda lagi," keluh Tito.

Mantan Kapolri memastikan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan dari Mahkamah Konstitusi (MK) agar mekanisme penunjukkan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan demokratis. Menurutnya, transparan dan demokratis menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri dalam penunjukkan kepala daerah ke depannya.

"Saya melakukan exercise dengan jajaran Kemendagri, nanti kami undang juga beberapa ahli termasuk teman-teman dari civil society, setelah itu rapat antar-kementerian, saya ingin ada semacam aturan Kemendagri mengenai sebuah penunjukkan yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi," pungkas Tito.