Ancaman Reshuffle Kabinet, NasDem Yakin Posisi Menterinya Tak Diganggu

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengancam akan merombak alias reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dia mengklaim, kader partainya sudah bekerja optimal dalam membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sejumlah menteri dari Partai NasDem yang membantu Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate.

"NasDem itu sahabat dari Pak Jokowi. Sahabat itu klo kata Pak Surya, sahabat itu adalah teman dalam susah maupun senang. Sehingga kemudian kalau ada hal-hal seperti itu, karena kami merasa adalah sahabat dari Pak Jokowi, kami tidak pernah terganggu," kata Ahmad Ali dikonfirmasi, Minggu (27/3).

"Karena Pak Jokowi tahu bagaimana ketulusan NasDem bersahabat dengan beliau. Dan kami juga tahu bagaimana ketulusan Pak Jokowi bersahabat dengan NasDem," sambungnya.

Ahmad Ali meyakini, kader Partai NasDem yang menduduki posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak akan terganggu. Dia pun mengklaim, kinerja kader NasDem yang membantu Jokowi-Ma'ruf di Pemerintahan tidak mengecewakan.

"Alhamdulillah juga tidak ada yang mengecewakan," klaim Ahmad Ali.

Meski demikian, Ahmad Ali menyampaikan urusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Partai NasDem tidak bisa mencampuri jika Presiden Jokowi ingin merombak kabinetnya.

"Tetapi kembali lagi bahwa urusan reshuffle kabinet itu adalah prerogratif presiden. Tidak bisa dicampuri oleh siapapun, itu adalah hak mutlak oleh presiden," ucap Ahmad Ali.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan melakukan perombakan kabinet jika para menterinya masih melakukan pengadaan barang dan jasa melalui impor untuk kebutuhan kementerian. Kepala negara tak segan mengganti kepala instansi maupun menteri yang masih melakukan pengadaan barang dan jasa melalui impor.

"Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah heeh saya itu, kayak gini gak bisa jalan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3) lalu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada para menteri, gubernur, wali kota dan bupati untuk memasukkan kebutuhan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-catalog. Sehingga produk dalam negeri diharapkan bisa terdorong.

"Masukkan sebanyak-banyak. Saya minta kepada Kepala LKPP, Pak Nas, kemarin 50 ribu sudah loncat ke 161 ribu masuk e-catalog, akhir tahun harus bisa sampai tembus 1 juta, lompatannya harus begitu, kepala daerah gubernur, wali kota, bupati ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-catalog," tegas Jokowi menandaskan.