Rocky Gerung Sebut Presiden Tidak Sopan dan Kepo Intip WAG TNI/Polri

JawaPos.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengintip grup WhatsApp (WA) keluarga TNI-Polri. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) ini menyebut, sikap Jokowi yang mengintip grup WA TNI-Polri tidak sopan.

Terlebih dia memandang, aplikasi WA kini bisa menjadi sarana diskusi berbagai topik. Terlebih pembicaraan itu sebatas di grup WA.

"Ya, nggak sopan dong. Kalau nggak ada pembicaraan di situ, ngapain Presiden ngintip-ngintip WA orang," kata Rocky di Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut Rocky, Jokowi terlalu mengkhawatirkan pembicaraan keluarga TNI di grup WA. Menurutnya, sebagai kepala negara, seharusnya Jokowi tidak perlu berlebihan terkait pembicaraan yang hanya bergulir di grup WA soal perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Itu tidak sopan, itu kepo, kepo artinya tanda parno," cetus Rocky.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Ali Mochtar Ngabalin menanggapi sindiran pengamat politik Rocky Gerung yang menyinggung sosok Presiden Jokowi mengintip grup WhatsApp ibu-ibu TNI yang membahas Ibu Kota Negara (IKN). Ngabalin menegaskan, Rocky Gerung harus memiliki argumen yang kuat jika ingin mengomentari pernyataan Presiden Jokowi.

"Jadi, kalau dia (Rocky Gerung) mengomentari apa yang disampaikan Presiden, di depan pimpinan TNI-Polri dia harus pakai argumentasi yang kuat," ujar Ngabalin.

Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.

Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk para istri pejabat dan prajurit bisa disiplin, bahkan di dalam WAG internal. Jokowi mengaku membaca percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG tersebut.

"Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'Nggak setuju!', 'IKN apa?'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," ungkap Jokowi.