Jokowi Harap MA Buat Langkah Strategis untuk Kurangi Hambatan Hukum

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Mahkamah Agung (MA) membuat langkah-langkah strategis dalam mengurangi hambatan hukum. Jokowi juga mengharapkan, MA mentransformasi pembangunan pengadilan modern yang mudah, sederhana dan berbiaya ringan. Hal ini tidak lepas untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia.

"Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi, antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. Mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan," kata Jokowi dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA), Selasa (22/2).

Jokowi mengutarakan, semangat transformasi di tubuh Mahkamah Agung selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang dilakukan pemerintah. Dia menyebut, pemerintah kini sedang mengawal beberapa transformasi penting, guna meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia sentris.

"Memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat kita, mendukung UMKM naik kelas antara lain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat. Serta mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan dan memperkuat ekonomi biru, agar kekayaan maritim kita bisa lestari dan mensejahterakan rakyat," tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengharapkan MA bisa melakukan transformasi di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Hal ini diharapkan bisa menarik investasi bagi pembangunan Indonesia.

"Menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi," ucap Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menyebut transpormasi bagi Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah sebagai jajaran eksekutif. Sehingga, butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, maupun MA.

"Peran MA sebagi pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia," ujar Jokowi menandaskan.