Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 22 Juli 2021 | 20.34 WIB

BOR dan Vaksinasi Jadi PR di Jatim, Gubernur Khofifah Minta Maaf

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan perwakilan UMKM Kelurahan Tambaksari Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com - Image

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan perwakilan UMKM Kelurahan Tambaksari Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com

JawaPos.com- Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat membuat sebagian pihak kecewa. Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa merespons kekecewaan itu dengan meminta maaf. Permintaan maaf disampaikan melalui akun Instagram @Khofifah.ip.

Pada akun itu tertulis, Khofifah meminta maaf karena penanganan Covid-19 di Jatim belum memuaskan seluruh masyarakat. Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda Jatim dan seluruh pemerintah kabupaten/kota terus berupaya maksimal.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah meningkatkan cakupan vaksinasi di Jatim.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Khofifah membenarkan pernyataan di akun IG-nya tersebut. Dia mengungkapkan, beragam cara sudah dan akan terus dilakukan pemprov, forkopimda, dan jajarannya. Tujuannya ialah mengendalikan persebaran Covid-19 di Jatim. ”Kami memohon maaf apabila upaya yang dilakukan belum memuaskan masyarakat,” ucapnya.

Khofifah menjadi pejabat kesekian yang menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Sebelumnya permintaan maaf serupa disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan beberapa gubernur lain. Di kalangan menteri, permintaan maaf disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggelar pertemuan virtual dengan seluruh Satgas Covid-19 Provinsi Jatim. Ma’ruf mengatakan, pertemuan itu digelar untuk membahas beberapa isu. Di antaranya, penerapan PPKM darurat, upaya 3T, vaksinasi, dan penyaluran bansos. ’’Terkait pelaksanaan PPKM darurat, saya mengerti kesulitan di Jatim,’’ ucap Ma’ruf dalam arahannya.

Dia lantas mengupas hal-hal penting dalam penanganan pandemi Covid-19 di Jatim. Misalnya, upaya penurunan mobilitas masyarakat. Mengutip data dari Google Community Mobility Report per 16 Juli lalu, Ma’ruf menyebut penurunan mobilitas masyarakat di pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi di Jatim masih rendah. ’’Penurunannya belum sejauh DKI Jakarta, Jogjakarta, dan Bali,’’ katanya. Karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih baik untuk menekan mobilitas masyarakat di Jatim.

Menurut Ma’ruf, pelaksanaan 3T di Jatim sudah di atas acuan WHO. Namun, positivity rate di Jatim masih jauh. Patokan WHO di angka 5 persen, sedangkan di Jatim masih 39,24 persen. ’’Apa yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat. Apakah perlu penambahan tes untuk menurunkan positivity rate,’’ ujarnya.

Ma’ruf menambahkan, BOR di Jatim masih tinggi. Terkait cakupan vaksinasi, dari sasaran 31,8 juta jiwa baru tercapai 8,36 persen. ’’Ini coba dikonfirmasi. Apa hambatan yang masih dihadapi Jatim,’’ tuturnya.

Bansos Jogja

Photo

REFOCUSING ANGGARAN: Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan HB C didampingi Paku Alam X menggelar Sapa Aruh atau menyapa warga secara daring dari Kantor Gubernur DIJ kemarin. (GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS RADAR JOGJA)

Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono X (HB X) berharap masyarakat menyikapi perpanjangan PPKM dengan bijak. Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu menilai ada pertimbangan matang atas perpanjangan PPKM. Yang paling utama adalah belum surutnya angka paparan Covid-19 di Jogjakarta. Selain itu, kondisi pusat pelayanan kesehatan yang kewalahan pasca lonjakan kasus Covid-19.

Guna mengimbangi kebijakan PPKM, Pemprov DIJ akan mempercepat kelancaran bantuan sosial dari pemerintah pusat. Mulai bantuan berbentuk uang, sembako, hingga vitamin dan obat-obatan. Pemprov DIJ, lanjut dia, akan melakukan refocusing APBD dan danais. Anggaran bakal dimaksimalkan pada bantuan terdampak pandemi. Ada pula pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak. ”Diikuti percepatan pelaksanaan vaksinasi agar segera terbentuk imunitas kelompok atau herd immunity,” katanya seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja. HB X meyakini bahwa rakyat Jogjakarta patuh dan taat terhadap kebijakan yang berlaku. Tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di satu sisi juga paham akan konsekuensi sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Baca juga: Turunkan Positivity Rate, Tes-Tracing di Daerah Padat Penduduk

”Mudah-mudahan sapa aruh ini menjadi pambukaning warana, pengoyak tirai, untuk kita mau bersama-sama melakukan introspeksi dan evaluasi. Membawa misi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terutama bagi rakyat kecil yang setiap hari berkutat dengan perjuangan hidup,” ujarnya.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore