Kapolri Listyo Sigit Janji Selektif Tangani Pengaduan terkait UU ITE

JawaPos.com – Polri memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Dalam rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri kemarin (15/2), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji mengedepankan edukasi, persuasi, dan restorasi justice dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Polri akan memperhatikan masalah hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum secara umum.

Jenderal Listyo Sigit menuturkan, dalam bidang hukum, masalah UU ITE menjadi catatan. Karena itu, penegakan hukum akan dilakukan secara selektif. Sekaligus mengedepankan edukasi dan persuasi serta mengupayakan restorasi justice. ”Dalam UU ITE terdapat pasal yang dianggap sebagai pasal karet,” ucapnya.

Pasal karet berpotensi digunakan untuk melaporkan atau saling melapor. Yang saat ini juga dikenal sebagai kriminalisasi. Sehingga semua itu bisa ditekan atau dihindari. ”Penggunaan ruang siber akan dijaga dengan baik. Tentu ada langkah preventif,” terangnya kemarin.

Dalam rapim tersebut, Presiden Jokowi juga menginstruksikan peningkatan sinergi TNI-Polri dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Serta mengawal pemulihan ekonomi nasional. ”Dalam rangka itu ada sejumlah langkah,” ucap Listyo.

Salah satunya, TNI dan Polri akan menggelar peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan. Lalu mendukung vaksinasi masal dan ke depan mengawal penambahan jumlah vaksin yang didistribusikan. ”Kami membantu menyediakan petugas yang menjadi vaksinator dalam program vaksinasi nasional,” jelasnya.

Dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, bhabinkamtibmas dan babinsa menjadi ujung tombak. Mereka yang terdepan dalam PPKM berbasis RT dan RW. ”Diharapkan menjadi pelopor bersama lurah dan linmas untuk mampu melaksanakan 3T,” kata Listyo.

Dengan begitu, diharapkan persebaran Covid-19 dapat ditekan. Dari informasi yang didapatkan, tingkat persebaran Covid-19 terus menurun. ”Semoga semua ini bisa dilakukan agar pertumbuhan Covid-19 dapat ditekan,” ujarnya. Program lainnya adalah mengawal pengembangan UMKM serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. ”Industri padat karya dan infrastruktur juga terus dikawal,” terang mantan Kabareskrim tersebut.

Baca juga: Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI, Komnas HAM Janji Serahkan Bukti ke Polri

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, meningkatnya sinergi TNI dan Polri telah mengurangi gesekan antarpersonel kedua institusi. ”Dari laporan yang masuk, jumlah kasus pada 2020 itu berkurang setengahnya bila dibandingkan dengan kasus yang terjadi 2016,” urainya.

Hadi menuturkan, sebagai dua institusi negara, energi keduanya seharusnya diarahkan sepenuhnya ke pelaksanaan tugas pokok dan kolaborasi lintas sektoral. ”Soliditas dan sinergi TNI-Polri mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://youtu.be/65CrdADVdKo