Beda dengan Luhut, Wapres Ma’ruf Amin Sebut OTT KPK Masih Diperlukan

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat jelek citra Indonesia. Berbeda dengan Luhut, Ma'ruf Amin justru menilai operasi senyap yang dilakukan KPK masih dibutuhkan dalam upaya penindakan terhadap praktik korupsi.

“Jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya akan ada penindakan,” kata Wapres Ma’ruf Amin, Rabu (21/12).

Ma'ruf menuturkan, OTT merupakan bagian dari trisula pemberantasan korupsi yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dia menyebut, Trisula merupakan cara kerja memberantas korupsi yang juga digunakan di negara-negara lain, termasuk KPK.

“Secara menyeluruh ini memang yang dilakukan oleh di dunia di manapun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula itu yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan,” ucap Ma'ruf.

Oleh karena itu, apabila tidak mau lagi ada OTT, maka kerja pendidikan dan pencegahan harus lebih maksimal. “Jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan maka ya supaya lebih maksimal di pendidikan dan pencegajan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik langkah OTT yang kerap dilakukan KPK dalam bidang penindakan. Menurut Luhut, OTT KPK kurang efektif yang juga membuat buruk citra Indonesia.

Pernyataan itu juga disampaikan Luhut dihadapan Pimpinan KPK, di antaranya Ketua KPK Firli Bahuri serta dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema 'Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi' di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Luhut mengungkapkan, aksi pencegahan dinilai bisa mengurangi praktik korupsi di Tanah Air. Menurutnya, kementerian/lembaga bisa menggunakan e-katalog untuk melakukan belanja kebutuhan.

Politikus senior Partai Golkar ini lantas mengapresiasi kinerja Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Menurutnya, kinerja pencegahan korupsi perlu di kedepankan, khususnya dalam menarik investor masuk ke Indonesia.

"Jadi bapak ibu sekalian dampaknya itu super besar, jadi kalau negeri ini mau maju sebenarnya itu saja kita beresin," pungkas Luhut.