Pelanggaran Ketentuan Buka Sekolah, Kemendagri: Kurang Sosialisasi

Sejumah calon murid baru menggunakan masker mengikuti tes penentuan kelas tahun ajaran 2020-2021 yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring di MTs Hidayatul Umami, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (13/07/2020). Dimulain

JawaPos.com - Terdapat 79 Kota/Kabupaten melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang menyangkut perihal pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengatakan bahwa itu terjadi karena kurangnya sosialisasi.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Hari Nur Cahya Murni menyebut, sosialisasi yang minim membuat daerah pun melakukan tindakan tersebut. Padahal, ini jelas-jelas melanggar aturan.

Atas dasar itu, pihaknya akan melakukan peneguran terhadap pemerintah daerah (Pemda) setempat. Bukan pemberian sanksi.

"Bagaimanapun sebetulnya untuk menegur daerah-daerah kan ada tahapan, mungkin dibilangi dulu, ditegur sekali dua kali lisan, disurati. Jadi saya kira tidak langsung (sanksi) ini sudah otonom. Mungkin juga kurang sosialisasi, kalau langsung kita memberikan sanksi tidak arif juga jika seperti itu,” kata dia dalam webinar, Selasa (28/7).

Wanita yang akrab disapa Nunung ini menyebut, pihaknya akan meningkatkan komunikasi dengan Pemda setempat dalam melakukan implementasi SKB yang dibentuk pada Juni lalu. Bahkan, dirinya mengusulkan untuk membuat webinar kepada seluruh kepala daerah untuk menjelaskan hal tersebut.

“Kalau mau lebih keras lagi dalam konteks pembinaan ini ya dengan melakukan webinar. Mari kita petakan satu-satu kabupaten atau kota yang melanggar, nanti pak Sekjen (Kemendikbud Ainun Na'im) yang akan bicara," tandas dia.

Adapun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ainun Na'im mengatakan, terdapat 79 Kabupaten/Kota di Indonesia melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Adapun, 18 merupakan wilayah yang berada di zona hijau.

"Pelanggaran yang terjadi terkait checklis yang kita berikan, misal tidak menggunakan masker, tidak ada social distancing ketika masuk kelas," terangnya.

Kemudian, sisa pelanggar berasal dari daerah zona non hijau. Di mana pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran tatap muka. "Di zona kuning belum buka tapi udah buka, di zona oranye dan juga merah ada yang buka," ujarnya. (*)