Integrasi 'Kartu Sakti Jokowi' KIP-PKH Ditargetkan Rampung Tahun Depan

JawaPos.com – Pemerintah mulai merampingkan kartu-kartu saktinya. Dimulai dari sinkronisasi data program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program keluarga harapan (PKH).

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menuturkan, pihaknya tengah menjalin komunikasi secara intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait sinkronisasi data tersebut. Diharapkan, tahun depan kedua program sudah terintegrasi.

”Saya dan Pak Nadiem sudah berulang kali meeting untuk rencana ini. Mudah-mudahan, kalau memang disetujui presiden, mungkin tahun depan,” ujar pria yang biasa disapa Ari tersebut.

Menurut dia, pengintegrasian PKH dan KIP bukan hal yang mudah. Sebab, kedua kementerian memiliki basis data masing-masing. Sehingga perlu waktu. Di samping itu, proses pengkajian juga terus berjalan hingga saat ini. ”Ibu Menteri Keuangan juga berulang kali meminta agar Kemensos dan Kemendikbud untuk mencoba, apakah PKH dengan PIP bisa diintegrasikan. Ini sedang kita kebut,” ungkapnya.

Diakuinya, dalam rapat terbatas sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menekankan untuk fokus pada tiga program. Yakni, bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan non tunai (BPNT), serta KIP. Diharapkan program lintas kementerian tersebut bisa terintegrasinya. Sehingga, pemenuhan kebutuhan bagi keluarga pra sejahtera dapat tercapai secara menyeluruh.

“Sehingga, mereka benar-benar bisa mendapatkan program-program bantuan sosial dari negara dengan terintegrasi. Ada bantuan pendidikannya, ada bantuan sembakonya, ada bantuan pendampingan misalnya ibu hamil, dan lain-lain,” paparnya.

Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sowan ke kantor Kementerian Sosial (Kemensos) guna membicarakan tentang data-data bantuan sosial. Dia menilai banyak tumpang tindih data yang terjadi dan bisa mempengaruhi program seputar SDM, baik itu soal kemiskinan ataupun pendidikan.

Karenanya, butuh sinkronisasi data. Saat itu, Mensos sendiri memperkirakan, kurang dari 50 persen penerima PKH yang telah mendapat KIP. Padahal, dalam program ini terdapat pula bantuan bagi anak-anak keluarga miskin usia sekolah.