KPK Blak-blakan, Rekomendasinya Tidak Dijalankan Kementerian ESDM

JawaPos.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Dalam rapat tersebut Laode 'blak-blakan' mengenai banyak pencegahan yang telah dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

‎Seperti misalnya ada rekomendasi KPK yang dilakukan di kementerian berkaitan dengan pencegahan. Namun Laode mengeluhkan tidak semua kementerian dan lembaga mengikutinya.

"Penting sekali parlemen untuk mengawasi hasil rekomendasi yang disampaikan KPK, ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti bahkan ada yang tidak diindahkan," ujar Laode di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/11).

Laode kemudian memberikan contoh salah satu kementerian yang tidak mengikuti rekomendasi itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurut Laode tidak mengikuti rekomendasi KPK. Hal itu berkaitan dengan pemasangan pipa untuk tambang di Indonesia.

Laode menjelaskan flow meter pipa yang ada di Indonesia ini sebanyak 60 persen adalah ilegal. Nah dari pemasangan pipa ilegal tersebut belum ada yang diungkap oleh Kementerian ESDM.

‎"Bahkan dari ESDM misalnya, untuk tambang ilegal saja, sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan disidik," katanya.

Apalagi ada juga yang tidak bayar jaminan reklamasi dan tutup lubang tambang yang sudah digali. Hal ini menjadi catatan KPK dan sudah diberikan rekomendasinya oleh Kementerian ESDM.

"Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambang banyak," katanya.

Oleh sebab itu, KPK sesungguhnya sudah banyak melakukan pencegahan. Namun rekomendasi oleh lembaga yang dinahkodai oleh Agus Rahardjo ini tidak dijalankan oleh kementerian. Salah satunya adalah Kementerian ESDM.

"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu," ungkapnya.