Berkaca Perdamaian GAM, JK Perlu Ikut Turun Tangan Masalah Papua

JawaPos.com - Kerusuhan terjadi lagi di Jayapura, Papua. Masyarakat meluapkan emosinya dengan merusak fasilitas umum, bahkan hingga melakukan pembakaran.

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengatakan, saat ini para tokoh-tokoh di Papua perlu turun tangan agar bisa mendinginkan situasi. Para tokoh ini diharapkan bisa berkomunikasi kepada masyarakat Papua untuk tidak lagi berbuat anarkis.

"Pendekatan dialog dengan tokoh-tokoh jangan sampai turun ke jalan, jangan ada anarkis. Dibutuhkan tokoh yang bisa meredam untuk tidak anarkis," ujar Jazilul kepada JawaPos.com, Jumat (30/8).

"Ini agar masalah bisa segera ditangani karena sudah meluas. Ini yang bisa mengatasi tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa memadamkan amarah mereka," tambahnya.‎

Lantas apakah perlu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun tangan? Mengingat JK sudah berpengalaman dalam mengatasi konflik. Seperti turun tangan mendamaikan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 silam.

Jazilul pun mengiyakan bahwa Wakil Presiden JK bisa turun tangan. Termasuk juga tokoh lintas agama dan masyarakat yang dituakan di bumi cenderawasih tersebut. Hal itu dilakukan supaya kondisi di Papua bisa damai kembali.

"Yang turun tangan bisa Pak JK, bisa tokoh Papua, tokoh mahasiswa, agama semua. Kalau ini pendekatan kepada tokoh lokal dahulu," katanya.

Jazilul mengimbau dialog segera dilakukan. Sebab, aksi unjuk rasa masyarakat Papua ini dikhawatirkan ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin membuat gaduh suasana. ‎"Karena saya takut ada yang ikut mendompleng kerusuhan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendapat laporan bahwa massa di Abepura dan Jayapura, Papua telah melakukan pengrusakan fasilitas umum. Menurutnya, massa yang melakukan aksi sudah membakar Gedung MRP. Kemudian pengrusakan Lapas di Abepura.

‎"Sudah membakar Gedung MRP, ya menjebol rumah tahanan. Padahal itu semua dibangun dari uang rakyat, pemerintah mendapatkan dana dari rakyat," ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).

Wiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan melakukan penyampaian pendapat dengan cara berunjuk rasa. Namun jangan berunjuk rasa dengan melakukan perusakan fasilitas umum. "Jadi jangan sampai ditunggangi. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang akan merugikan masyarakat," katanya.

"Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Bukan pendemo itu," tambahnya.
‎
Karena itu, Wiranto meminta kesadaran masyarakat Papua untuk bisa melakukan ujuk rasa yang damai. Tidak melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai ujuk rasa ini dijadikan komoditas politik untuk melakukan adu domba. "Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain," ungkapnya.

Wiranto mengmbahkan, kerusuhan di Papua ini memang sebenarnya diinginkan oleh kelompok tertentu. Karena dia menduga ada yang tidak senang dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai.

"Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, negeri ini damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk mengacau," pungkasnya.