Dengar Nih! SBY Soroti Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti masalah keadilan yang ada di Indonesia. Menurutnya, Indonesia yang dituju bukan hanya merdeka, bersatu, dan berdauat. Namun, juga harus adil dan makmur. Sebab, kata adil harus diletakan senapas dan satu jiwa.

"Tak ada artinya Indonesia makmur, tapi tidak adil. Kita ingin semua rakyat Indonesia makmur. Makmur bersama dan bukan sendiri-sendiri," ujar SBY dalam acara dies natalies Partai Demokrat ke-15 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Menurut SBY, di awal abad 21 ini muncul kesadaran bersifat global bahwa kemiskinan dan ketipangan di dunia harus dihentikan. Karena masih banyaknya kaum miskin sehingga membuat dunia menjadi tidak adil dan juga tidak aman.

"Kita saksikan banyak terjadi konflik, kekerasan, dan gangguan keamanan. Karena banyak yang kalah tersisih, ditingalkan, kemudian mereka cari keadilan sendiri-sendiri," katanya.

Sementara, trend dunia di abat 21 ditandai dengan kensejangan ekonomi yang makin terasa. Sebab, separuh kekayaan dunia dimiliki orang-orang kaya sebesar 1 persen saja, sedangkan sisanya harus dibagi 99 persen penduduk bumi yang lian.

Menurutnya, potret di Indonesia ini kurang memberi harapan, di mana 150 orang kaya setara dengan APBN di Indonesia. Bahkan tutur SBY yang paling kaya jumlahnya 3 kali APBD di Jakarta, 8,5 kali APBD Jawa Timur, dan 95 kali APBD Maluku Utara.

"Menjadi kaya bukan salah atau dosa. Asalkan didapat secara halal. Tidak lalai bayar pajak, rajin berbagi dengan yang tidak mampu," katanya.

Menurut SBY, pemerintah akan salah jika tak membantu taraf hidup rakyat miskin. Dia mengingatkan, negara tidak boleh asyik pada hukum-hukum pasar dan ajaran kapitallisme semata.

"Ingat, pasar bebas ajaran neolib tidak peka dan peduli terhadap mereka yang tersisih dan tertinggal. Negara tidak boleh hanya diikuti perusahaan multi bisnis tanpa pikirkan dampak negatif bagi rakyat," tuturnya.

SBY juga menyinggung masalah kebutuhan pokok. Dia melihat pemerintah hanya mengikuti harga pasar semata, tanpa ikuti daya beli rakyat. "Oleh sebab itu bukan pilihan yang bijak bagi rakyat," pungkasnya. (cr2/JPG)