Evaluasi PPKM, Epidemiolog: Kematian Covid-19 di Desa Masih Tinggi

JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berakhir 16 Agustus. Setelah itu, tergantung keputusan pemerintah apakah memperpanjang lagi atau dilonggarkan. Sebelum mengambil keputusan, evaluasi perpanjangan PPKM dinilai belum berhasil menurunkan kasus secara signifikan. Angka kematian pun masih tinggi.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan PPKM memang ada pengaruhnya pada penurunan kasus di perkotaan daerah Jawa-Bali. Namun kemajuan itu tak berpengaruh pada wilayah pedesaan di mana angka kasus dan kematian tetap tinggi.

"Kalau bicara PPKM jelas ada potensi positif ya untuk Jawa Bali, bisa mencegah potensi perburukan kasus. Atau skenario terburuk, misalnya kematian bisa 3 ribu sampai 5 ribuan," katanya kepada JawaPos.com, Minggu (15/8).

Menurut Dicky, kematian saat ini pernah mencapai 2 ribuan kasus. Artinya itu terjadi karena puncak kasus masih tak terdeteksi akibat tes yang rendah.

"Sayangnya banyak kasus yang luput dideteksi akibat minimnya testing dan tracing. Ini tetap berbahaya. Karena kasus-kasus di perkotaan menurun tapi di pedesaan jauh meningkat. Dan potensi kematian meningkat di kampung-kampung Jawa-Bali. Itulah yang terjadi pada kondisi saat ini. Semestinya tahapan puncak kasus infeksi akhir Juli Agustus bisa kita hindari," jelasnya.

Tes yang rendah, kata dia, membuat mayoritas kasus banyak yang lolos. Sehingga setelah 2-3 minggu kemudian memicu peningkatan angka kematian.

"Angka kematian akan naik ketika di hulu tak terdeteksi dengan tes," tegasnya.

Dicky juga meminta hati-hati melihat angka penurunan kapasitas rumah sakit atau BOR. Meski BOR menurun, namun angka kematian tetap tinggi.

"BOR memang menurun, kita harus bisa tahu itu, BOR turun bukan hanya artinya bisa turunkan kasus saja ya. Kita harus khawatir, BOR menurun karena memang banyak masyarakat kan kalau sakit enggak ke RS. Buktinya kematian terus tinggi, harus disadari ya, dan harus bisa dicegah. Kematian tinggi ini akibat di hulu belum memadai," jelasnya.

Lebih lanjut, Dicky juga menilai syarat vaksinasi masuk mal atau restoran tak berjalan efektif. Sebab angka cakupan vaksinasi masih rendah atau masih banyak orang belum divaksin dan vaksinasi tak menjadi jaminan seseorang tak akan tertular Covid-19.

"Penerapan vaksinasi sebelum masuk resto atau mal, pada saat ini belum terlalu efektif ya. Karena cakupan vaksinasi belum melebihi lebih dari 50 persen. Dan belum menyelesaikan target populasi," ujarnya.

Bahkan, vaksinasi itu sendiri tak menjamin tak terjadinya penularan, tetap ada. Sehingga syarat vaksinasi ini tak akan efektif kalau 3T-nya tak memadai. Selama 3T testing, tracing dan treatment belum memadai. "Ya apapun syarat-syaratnya enggak menjamin," kata Dicky.