Polemik Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Pengamat: Perkuat Komcad!

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan baru-baru ini mendapat kritik dari banyak pihak terkait rencana pembelian alutsista senilai Rp 1.700 triliun atau Rp 1,7 kuadriliun. Rencana ini mendapat banyak tentangan karena hanya akan menambah banyak utang negara di masa pandemi ini.

Pengamat Hukum Universitas Trisakti Radian Syam dalam keterangannya menuturkan, ketimbang berutang demi membeli alutsista tersebut, akan jauh lebih baik jika pemerintah memperkuat perekrutan Komponen Cadangan (Komcad) yang sudah mulai bergulir dengan adanya program bela negara atau wajib militer.

Untuk diketahui, perekrutan Komcad sendiri sudah dimulai pada bulan ini. Keberadaan komcad sendiri diatur dalam UU Nomor 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pihak Kemenhan sendiri menuturkan bahwa Komcad tidak sama dengan wajib militer, di mana masyarakat yang ikut ambil bagian di dalamnya tidak perlu mengikuti serangkaian kegiatan militer.

Namun, Radian punya pandangan lain. "Meski dalam hal geopolitik kita butuh sebuah alutsista modern yang dapat memenuhi setiap daerah di Indonesia, namun pertahanan di negara ini butuh hal-hal yang lebih bersifat jangka panjang. Sekarang sudah ada Komcad, namun hal tesebut akan jauh lebih baik lagi jika diperkuat dengan wajib militer," ujar Radian.

Menurut Radian, wajib militer dinilai bisa memperkuat negara karena di banyak negara-negara maju, seperti Korea Selatan, yang tetap bisa menjalankan demokrasi sembari tetap menjalankan wajib militer.

"Wamil mungkin bisa dilaksanakan setelah lulus SMA atau dibuat sederajat dan ijazah. Wamil menjadi syarat untuk mengurus banyak hal, dan akan menumbuhkan rasa berbangsa bernegara dan bermasyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Radian mengatakan bahwa Indonesia sudah terlalu sering berutang, bahkan dalam kondisi bangsa yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Berhutang kembali ke luar negeri untuk membeli alutsista senilai Rp 1,7 kuadriliun tersebut jelas akan kian membebani bangsa.

“Janganlah kita kembali berhutang terlebih di tengah pandemi dengan dalih apapun. Bangsa ini harus segera keluar dari pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian,” ujarnya.