Desmond: Harusnya Dikasih Tahu dari Awal bahwa Firli Busuk

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa angkat bicara mengenai dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Firli Bahuri, salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desmond mengatakan, semestinya lembaga antirasuah memberikan informasi ini kepada panitia seleksi (Pansel), sebelum daftar capim KPK sampai meja DPR.

"Harusnya dikasih tahu dari awal bahwa Firli busuk. Kenapa enggak dari awal diomongkan busuk, misalnya," ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Oleh karena nama Firli sudah masuk ke DPR, maka Ketua DPP Partai Gerindra ini tidak bisa berkomentar banyak. Dia pun menyerahkan penilaian atas rekam jejak capim KPK yang satu ini kepada masing-masing fraksi di DPR.

Desmond berharap masing-masing fraksi memberikan penilaian yang jelas dan objektif soal Firli. Pasalnya, keputusan yang diambil Komisi III DPR RI juga akan mempertimbangkan masukan dari fraksi-fraksi di DPR.

"Penilaian itu bukan dari Komisi III dalam konteks kelembagaan, tapi adalah kelembagaan fraksi-fraksi di DPR apakah sama pendapatnya aklamasi atau berbeda," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ‎mengatakan salah satu capim KPK, yakni Irjen Pol Firli Bahuri telah melakukan pelanggaran etik dengan melakukan sejumlah pertemuan saat bertugas di KPK. "Hasil pemeriksaan Direktorat Pengawas Internal (PI) adalah terdapat dugaan pelanggaran berat. Diduga, Saudara FB (Firli Bahuri) melakukan sejumlah pertemuan," urai Saut.

Sementara, Penasihat KPK Tsani Annafari menambahkan, Firli yang kini bertugas sebagai Kapolda Sumatera Selatan itu diduga melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (MZM) alias Tuan Guru Bajang (TGB) dan sejumlah pertemuan lainnya.

"Ada sejumlah penemuan FB (Firli Bahuri) sebagai Deputi Penindakan KPK melakukan dua kali pertemuan dengan Gubernur NTB ZM (Zainul Majdi alias TGB)," terang Tsani.

Tsani menyebut, dua kali pertemuan yang dilakukan antara Firli Bahuri dengan TGB Zainul Majdi itu pada 2 Mei 2018 saat KPK tengah menyelidiki kasus kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont 2009-2016.