Kemenaker Tegaskan WFH 100 Persen Tetap Berhak Dapat Upah

JawaPos.com - Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri meminta agar pekerja yang harus work from home (WFH) 100 persen tetap mendapat upah. Sebab, itu merupakan hak pekerja.

Jika perusahaan kesulitan membayar upah pekerja di masa PPKM darurat, pihaknya mempersilakan mereka untuk menggunakan pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Apabila ada adjustment besaran upah yang akan diterima pekerja sebagai dampak dari PPKM darurat, harus ada bukti tertulis kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan. ”Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja,” katanya. Selain itu, pekerja yang memiliki komorbid, ibu hamil, dan ibu menyusui diminta untuk bekerja dari rumah. Pengusaha diharapkan memberikan izin bagi mereka karena termasuk golongan yang berisiko berat.

Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memperluas jangkauan dapur umum untuk membantu masyarakat dalam masa PPKM darurat. Jika sebelumnya hanya berada di Jakarta dan daerah penyangga serta Surabaya, kini dapur umum diperluas hingga Bogor, Jogjakarta, dan Denpasar. Dapur umum akan didirikan di balai-balai milik Kemensos.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sudah mengaktivasi dapur umum di tiga kota tersebut. Penambahan dapur umum itu disesuaikan dengan wilayah PPKM darurat Jawa-Bali. Menurut dia, dapur umum diharapkan dapat membantu kebutuhan permakanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM. ”Saya sudah perintahkan untuk penambahan dapur umum ini,” ungkapnya.

Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dapur umum berada di TMPNU Kalibata dan kantor Kemensos. Di Kalibata, bisa disiapkan 10 ribu paket makanan siap saji dan 10 ribu butir telur rebus setiap hari. ”Distribusinya sampai ke rumah sakit daerah di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Tangerang,” ujarnya.

Baca juga: Sebanyak 10 Anggota DPRD Surabaya Positif Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) meski saat ini berlaku masa PPKM darurat. Menurut dia, PTM harus tetap menjadi opsi utama yang dipilih pemerintah daerah daripada pembelajaran daring. Dengan catatan, daerah harus berada di dalam zona aman serta ada pengawasan ketat dari pemerintah daerah, khususnya Satgas Covid-19.