Istana Bantah Foya-foya Soal Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang

JawaPos.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah bahwa pengecetan Pesawat Kepresidenan merupakan bentuk foya-foya keuangan negara.

Heru mengatakan, pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah direncanakan pada tahun 2019 silam.

"Bahwa pengecetan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019, serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bangsa dan negara," ujar Heru saat dikonfirmasi, Selasa (3/8).

Menurut Heru, pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2019 lalu. Oleh sebab itu, pengecetan pesawat tersebut tidak mengganggu anggaran pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," katanya.

Heru menjelaskan, pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah diwacanakan pada 2019 silam untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada 2020.

"Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ. Namun, pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu untuk Heli Super Puma dan pesawat RJ," katanya.

Diketahui, pengecatan ulang Pesawat Kepresidenan menuai kritik. Biaya pengecatan ulang dari warna biru ke merah-putih ini dikabarkan menelan anggaran sekitar Rp 2 miliar. Kritik pertama kali datang dari pengamat penerbangan Alvin Lie.

"Hari gini masih saja foya-foya ubah warna pesawat Kepresidenan. Biaya cat ulang pesawat setara B737 berkisar antara US$ 100 ribu sampai dengan US$ 150 ribu. Sekitar Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar," kritik Alvin Lie.

Baca juga: Pesawat Kepresidenan Berubah Warna, Diharapkan Bisa Beri Kebanggaan

Sekadar informasi, pada 2012 silam Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan membeli pesawat kepresidenan. SBY beralasan, pembelian pesawat kepresidenan adalah bentuk efisiensi anggaran jangka panjang.

Menurut PSBY, pemerintah juga kerepotan karena ongkos menyewa pesawat Garuda Indonesia lebih mahal ketimbang memakai pesawat sendiri. Sehingga diputuskan untuk membeli pesawat.