KPK Soroti Belanja Mobil Dinas Gubernur Kaltim, Ingatkan Transparansi Pengadaan

Kunjungan kerja (kunker) dilakukan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud (Harum) di sejumlah wilayah utara Kaltim. (Istimewa)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti isu belanja mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp 8 miliar yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya mengikuti perkembangan isu tersebut. Ia mengingatkan, seharusnya pengadaan belanja daerah dilakukan secara transparan.

“Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya,” kata Budi kepada wartawan, Senin (2/3).

Budi menegaskan, dalam konteks belanja daerah, setiap pengadaan harus melalui perencanaan yang matang serta disesuaikan dengan kebutuhan riil. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa menjadi aspek krusial yang wajib dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Dalam konteks belanja daerah tentu harus dilakukan perencanaan yang matang serta sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting juga adalah proses pengadaannya,” ujarnya.

Menurut dia, sektor pengadaan barang dan jasa kerap menjadi area rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Potensi penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengondisian pemenang, mark-up harga, hingga penurunan spesifikasi barang (downgrade spek).

“Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade spek, itu semuanya harus betul-betul kita lihat. Apakah semua mekanisme itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

KPK juga mengingatkan agar setiap belanja pemerintah, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang jelas.

“Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai butuhnya A, belanjanya B,” tutur Budi.

KPK menekankan pentingnya tata kelola pengadaan yang baik guna mencegah potensi kerugian keuangan negara maupun daerah.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim untuk operasional. Ia mengklaim aktivitasnya masih ditopang kendaraan pribadi.

“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Selasa (24/2).

Menurut Rudy, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks tersebut, ia menilai fasilitas yang representatif menjadi bagian dari upaya menjaga citra daerah.

“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” pungkasnya.