Konflik Palestina: MUI Tolak Skema Perdamaian Board of Peace

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Piagam Board of Peace sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap upaya perdamaian global. Penandatanganan itu dilakukan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Nota kesepakatan yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik di Gaza, Palestina.

Namun, langkah tersebut mendapat respons kritis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan MUI menolak konsep perdamaian yang tidak berlandaskan keadilan substantif bagi Palestina.

“MUI menolak perdamaian semu sebagaimana yang diatur oleh Trump karena sama sekali tidak berbasis kepada keadilan," kata Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan tertulis, Senin (26/1).

"MUI berpandangan, setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian," sambungnya.

Menurutnya, Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neo kolonialisme. Sebab, terdapat persoalan mendasar dalam struktur Board of Peace.

Ia menyinggung keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar, serta mengingatkan bahwa model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.

Di sisi lain, MUI tetap mengapresiasi niat baik pemerintah Indonesia. Namun, ia mengingatkan keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sudarnoto menyatakan bahwa perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.

"Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," pungkasnya.