Gubernur Aceh Mualem Curhat ke DPR RI dan Pemerintah Pusat, Minta Satukan Persepsi Agar Pemulihan Pascabencana Tepat Sasaran dan Adil

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan daerahnya kepada Pimpinan DPR RI dan pemerintah pusat, terkait penanganan pemulihan pascabencana yang melanda Aceh. Ia menekankan, pentingnya penyamaan persepsi agar setiap kebijakan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.

“Sejak akhir November lalu, Aceh bersama Sumatera Utara dan Sumatera Barat menghadapi rangkaian bencana banjir, tanah longsor, dan juga cuaca ekstrem yg mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang sangat luas,” kata Muzakir Manaf dalam rapat koordinasi bersama DPR RI dan Kementerian/Lembaga, Selasa (30/12).

Menurut Muzakir, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah cepat sejak awal terjadinya bencana. Seluruh perangkat daerah dikerahkan untuk memastikan keselamatan warga dan meminimalkan dampak lanjutan dari bencana alam tersebut.

“Pemerintah Aceh telah bergerak dengan melakukan tanggap darurat, melakukan evakuasi penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan awal,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap keterbatasan daerah dalam menangani bencana dengan skala yang luas dan kompleks. Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai menjadi faktor kunci, agar proses pemulihan berjalan optimal.

“Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa besarnya dampak kompleksitas penanganan bencana ini membutuhkan dukungan yang kuat terakomodasi, berkelanjutan dari pemerintah pusat,” tegas Muzakir.

Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem ini menilai rapat koordinasi lintas lembaga menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dan arah kebijakan. Ia berharap, tidak ada lagi perbedaan pandangan yang justru menghambat percepatan pemulihan di lapangan.

“Oleh karena itu rapat koordinasi ini menjadi momentum, strategi dan menyatukan persepsi menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antara DPR RI, Kementerian, lembaga BUMN dan juga pemerintah daerah agar pemulihan dapat berjalan cepat, tepat sasaran dan berkeadilan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Muzakir juga menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret yang dapat segera dirasakan masyarakat terdampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur dasar.

“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah konkret, terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan ketersediaan hunian sementara,” pungkasnya.