ICW Ungkap Korupsi Kebencanaan Capai Rp 14,2 Miliar, Ingatkan Aparat Pelototi Bantuan ke Sumatera

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti potensi kerawanan korupsi dalam penyaluran bantuan kebencanaan, terutama menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Sepanjang tahun 2024, terdapat kerugian negara mencapai Rp 14,2 miliar dari berbagai kasus korupsi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. 

Peneliti ICW, Erma Nuzulia Syifa, menyampaikan kasus korupsi terkait penanganan bencana masih terjadi dan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta aparat penegak hukum. 

"Kerugian negara hingga Rp 14,2 miliar sepanjang 2024," kata Erma Nuzulia Syifa dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Ia menekankan, praktik rasuah tersebut muncul dalam berbagai bentuk dan melibatkan sejumlah pihak. 

“Modus berkisar antara korupsi bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pengadaan alat metrologi, dan relokasi mandiri korban bencana alam,” ujarnya.

Erma menegaskan, pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan, mengingat korupsi di sektor kebencanaan memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Ia mengingatkan, tata kelola yang buruk dalam distribusi bantuan dan anggaran kebencanaan dapat memperburuk kondisi masyarakat. Sebab, korupsi dalam penanganan bencana membuat masyarakat kehilangan hak mereka dua kali. 

“Kalau korupsi sudah terjadi, korban bencana alam itu akan mengalami kerugian dua kali. Pertama dia menjadi korban bencana alam, kedua mereka menjadi korban korupsi,” tegasnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan bantuan untuk pemulihan Sumatera pasca banjir dan longsor, ICW berharap pemerintah dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan aspek pengawasan dan transparansi. 

Oleh karena itu, ICW menyatakan pentingnya langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan antikorupsi di sektor kebencanaan. Hal ini penting untuk memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Sehingga kami di sini hendak mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap dana-dana yang diberikan ke Sumatera,” pungkasnya.