Hari Bhayangkara Diusulkan jadi Hari Kepolisian, Tim Reformasi Polri: Pembenahan Identitas

JawaPos.com – Dialog publik yang digelar Tim Reformasi Polri di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya memunculkan satu isu besar yang menyita perhatian: usulan perubahan Hari Bhayangkara menjadi Hari Kepolisian.

Masukan itu mencuat saat tim menjaring aspirasi dari akademisi, mahasiswa, hingga perwakilan masyarakat Jawa Timur.

Anggota Tim Reformasi Polri yang juga Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan mengatakan, Surabaya menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian “belanja masalah” dan “belanja solusi” yang tengah dilakukan di berbagai daerah.

Menurutnya, respons publik di Unair sangat kuat dan memberikan banyak perspektif baru bagi Tim Reformasi Polri.

“Kami tidak hanya mengumpulkan masalah, tapi juga mencari solusi. Dan hari ini kami mendapat masukan yang sangat luar biasa,” ujarnya seusai dialog, Kamis (27/11).

Identitas Bhayangkara Perlu Dikaji Ulang

Salah satu usulan paling menarik datang dari akademisi Unair yang mempertanyakan apakah Polri seharusnya tetap menggunakan istilah Bhayangkara sebagai identitas hari ulang tahunnya.

Pasalnya, istilah itu dinilai masih membawa nuansa komando ganda—sipil dan militer. Sementara Polri sudah sepenuhnya sipil.

“Masukan dari Unair menyebut, jika Polri benar-benar ingin diposisikan sebagai institusi sipil, maka ada baiknya mempertimbangkan penggunaan istilah Hari Kepolisian,” kata Otto.

Ia menilai wacana tersebut layak dikaji sebagai bagian dari perubahan kultur institusi. “Kalau jiwanya ingin diubah, mungkin namanya pun perlu diubah. Ini bagian dari pembenahan identitas Polri ke depan,” lanjutnya.

Belanja Masalah ke Seluruh Indonesia

Tim Reformasi Polri, lanjut Otto, akan melanjutkan dialog serupa ke Aceh hingga Papua, baik di kampus maupun di komunitas masyarakat. Semua masukan tersebut akan dibahas untuk dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Presiden.

“Hasil pertemuan di berbagai daerah nanti akan kami satukan sebagai bahan kajian reformasi untuk disampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

Petakan Keluhan agar Reformasi Tepat Sasaran

Mantan Kapolri periode 2015–2016 sekaligus anggota tim, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, menambahkan bahwa banyaknya keluhan masyarakat harus dipetakan secara sistematis.

Masalah-masalah besar akan dibahas di tingkat tim reformasi, sedangkan persoalan minor akan diteruskan ke Kapolri untuk diselesaikan secara internal.

“Keluhan yang masuk banyak sekali. Tugas kami adalah mengelompokkan mana yang mayor dan mana yang minor. Yang besar akan kami bahas sebagai rekomendasi, sedangkan yang kecil akan ditangani langsung oleh Kapolri,” tutur mantan Kapolda Jatim itu.