Bantah Isu Politisasi, Gus Yahya Sebut Polemik PBNU Murni Perbedaan Pendapat

JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah bahwa polemik internal di dalam Nahdlatul Ulama (NU) ini tidak bisa dikaitkan dengan unsur politis. Ia justru bertanya-tanya jika polemik internal ini dikait-kaitkan dengan unsur politis.

Terlebih hingga saat ini belum ada bukti terkait itu. Bahkan ia meyakini setiap dinamika yang ada kaitannya dengan pro kontra, kebanyakan orang biasa menyimpulkannya dengan menyebut unsur politis.

"Unsur politis itu orang bisa khawatir tapi unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa ini semuanya gak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa? Untuk siapa? Hari ini kita belum bisa lihat apa-apa," kata Gus Yahya dalam konferensi pers usai menggelar Silaturahmi Alim Ulama di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Minggu (23/11) malam.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyebut, polemik yang terjadi di tubuh NU ini hanya terkait dengan perbedaan pendapat. Itu sebabnya, dirinya selalu berani tampil di hadapan publik guna menyampaikan klarifikasi atas perbedaan itu agar tidak ada kekeliruan informasi yang berujung fitnah.

"Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya, fitnah. Maka harus diklarifikasi sampai dengan tuntas supaya tidak ada lagi fitnah," jelasnya.

Kakak Kandung Mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo ini pun mengatakan bahwa segala informasi yang berbau fitnah memang sudah seharusnya diklarifikasi. Sehingga, kata dia, segala prasangka bisa segera dihentikan.

"Fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Maka informasi-informasi itu harus diklarifikasi. Dan rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga, prasangka harus dihentikan dan bukannya dihembus-hembuskan," tukasnya.

Sebelumnya, isu pemakzulan atau penghentian secara paksa Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketum PBNU mencuat setelah Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berlangsung di Hotel Aston City, Jakarta pada Kamis (19/11).

Dalam rapat yang dihadiri oleh 37 dari 53 Pengurus Harian Syuriyah PBNU tersebut disimpulkan bahwa Gus Yahya harus mundur atau diberhentikan. Salinan risalah rapat tersebar luas di media sosial. Risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memuat lima poin. Pada poin terakhir, ditegaskan bahwa Gus Yahya diwajibkan mundur dari jabatan ketum PBNU segera dalam tiga hari.