Apresiasi Penertiban Tambang Ilegal, KOPSINDO: Demi Jaga Keutuhan dan Kedaulatan Negara

JawaPos.com — Langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menertibkan tambang ilegal didukung oleh sejumlah pihak. Salah satunya Ketua Umum Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO), Rambun Sumardi.

Menurut Rambun, aktivitas tambang tanpa izin bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merugikan negara dan mengancam kedaulatan bangsa.

“Demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, kami mendukung penuh Presiden menertibkan tambang ilegal sekaligus buzzer yang mengganggu stabilitas pemerintahan,” kata Rambun di Jakarta, Sabtu (28/9/2025).

Rambun menilai langkah tegas Menteri ESDM sudah sesuai arahan Presiden. “Itu bukti pemerintah hadir untuk rakyat. Kami siap mengawal kebijakan ini,” ujarnya.

Bukti Penertiban
Data Kementerian ESDM menunjukkan, negara berhasil menguasai kembali 321,07 hektare lahan tambang yang beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Penertiban ini meliputi 148,25 hektare di Maluku Utara dan 172,82 hektare di Sulawesi Tenggara.

Kementerian ESDM memperkuat pengawasan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar yang melibatkan lintas kementerian dan aparat hukum. Penegakan hukum berbasis prinsip pertambangan yang baik—berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan patuh aturan—disebut jadi kunci menjaga tata kelola sektor ini.

Jangka Panjang
Rambun menilai keberhasilan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral. “Ini bukan sekadar isu ekonomi, tapi juga masa depan bangsa. Penertiban tambang ilegal harus dilihat sebagai langkah jangka panjang memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam,” ujarnya.

KOPSINDO mengingatkan bahwa praktik tambang ilegal menggerus penerimaan negara dan merusak lingkungan. Karena itu Rambun mendorong pemerintah terus meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan memberi sanksi tegas kepada pelanggar.

“Kami percaya, dengan pengawasan yang konsisten dan langkah tegas seperti yang sudah dilakukan Kementerian ESDM, praktik pertambangan ilegal akan semakin berkurang. Ini berdampak positif bagi penerimaan negara, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dengan keberhasilan penertiban ratusan hektare lahan tambang ilegal dan komitmen pemerintah menegakkan tata kelola yang bersih, KOPSINDO menegaskan dukungannya terhadap Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. “Kami akan terus mengawal kebijakan ini demi menjaga merah putih dan memastikan masa depan bangsa tetap kokoh,” tutup Rambun.