Prabowo Singgung Pengelolaan Tambang Ilegal Selama 8 Tahun, Uang Negara Ratusan Miliar Hilang Setiap Bulan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung di berbagai daerah. Menurutnya, praktik tersebut telah menyebabkan kerugian negara karena hasil tambang yang bernilai tinggi terus dieksploitasi tanpa izin.

Prabowo mengungkapkan, terdapat aktivitas tambang yang beroperasi selama bertahun-tahun tanpa mengantongi izin resmi. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah bersama seluruh aparat penegak hukum.

"Ada satu tambang yang sudah dijalankan delapan tahun tanpa izin, tenang saja dia. Dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah, tiap bulan," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Jawa Timur, Selasa (23/6).

Baca Juga:Travel Hacks: Tips Dapat Diskon Hotel dan Biaya Liburan di Aplikasi 

Kepala Negara juga menyoroti maraknya penyelundupan hasil tambang yang hingga kini masih terjadi. Komoditas seperti emas, perak, dan berbagai logam bernilai tinggi disebut terus keluar secara ilegal, sehingga mengurangi besarnya potensi penerimaan negara.

"Emas, perak, logam-logam yang sangat mahal, sampai hari ini penyelundupan masih berjalan," ujar Prabowo.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Prabowo mengakui pemberantasan tambang ilegal dan penyelundupan bukan pekerjaan mudah. Pemerintah telah mengerahkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga lembaga terkait, namun pelanggaran masih ditemukan di lapangan.

"Sudah kita kerahkan Angkatan Laut, sudah kita kerahkan Bea Cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit, masih saja, saudara-saudara," ucapnya.

Prabowo menegaskan, tantangan tersebut harus dihadapi dengan keseriusan dan komitmen kuat dari seluruh pihak. Ia mengingatkan, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kekayaan alam nasional sangat bergantung pada integritas penyelenggara negara. Karena itu, pemerintah harus memastikan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi agar kebocoran penerimaan negara dapat dihentikan.

"Jadi, memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat, sangat, sangat kaya. Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup," pungkasnya.