Layani MBG untuk Santri, SPPG Gunakan Skema Dapur Hybrid di Pesantren

JawaPos.com - Pemerintah melipatgandakan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Dari saat ini di angka 29 jutaan orang, digenjot jadi 82 juta penerima. Sejumlah skema disiapkan untuk mempercepat mengejar target itu.

Perkembangan program MBG itu disampaikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di sela Rapat Kerja Gerakan Nasional Ayo Mondok di Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta (17/9). Dia menegaskan semua murid harus menerima manfaat program MBG. Termasuk para santri di pondok pesantren.

"Sekarang sudah 29 juta (penerima manfaat). Tapi Presiden kemarin rapat, harus (kejar target) 82 juta," tutur pria yang akrab disapa Zulhas itu. Dia mengakui salah satu kendala memperluas cakupan penerima manfaat MBG adalah keberadaan dapur SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi).

Solusi yang disiapkan pemerintah adalah menghadirkan SPPG dengan skema hybrid atau campuran. Maksudnya adalah tidak semua dapur SPPG dibuat fisik baru. Tetapi bisa menggunakan dapur yang sudah ada. Contohnya adalah dapur di pondok pesantren.

Zulhas menuturkan di pesantren sudah lama mempunyai dapur. Khususnya di pesantren dengan jumlah santri yang banyak. Fungsinya menyediakan makanan untuk para santrinya, minimal tiga kali sehari. Dengan skema hybrid itu, SPPG bisa berkolaborasi dengan dapur milik pesantren.

Zulhas mengatakan sedang dibahas Perpres terbaru terkait percepatan program MBG. Diantara isinya adalah Menko Bidang Pangan bertugas sebagai komandonya. Jadi saat ini Zulhas tidak hanya mengendalikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tetapi juga program MBG.

Dia menegaskan kolaborasi dengan dapur sekolah atau pesantren yang sudah ada, bisa mempercepat layanan MBG. Tetapi tetap sesuai dengan standar yang diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). "Kalau dapurnya kurang bagus, nanti kita bagusin. Kalau kurang uang, kita bantu uangnya. Ini solusi," paparnya.

Strategi lainnya memperkuat personel SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang dilibatkan dalam program MBG. Zulhas mengatakan saat ini sudah ada 30 ribu personel SPPI yang diterjunkan. Jika dibutuhkan akan ditambah lagi, untuk memperluas distribusi MBG.

Saat ini setiap 3.000 penerima atau porsi MBG dikawal satu personel SPPI. Untuk mempercepat program unggulan Prabowo itu, skema lebih longgar. Satu personel SPPI bisa mengawal MBG untuk 500 atau 1.000 penerima MBG. Jadi tidak kaku satu personel SPPI harus 3.000 penerima MBG.

Surat Pernyataan Tidak Lapor Hukum Ditarik

Sementara itu surat pernyataan untuk wali murid yang isinya tidak lapor hukum jika ada kasus keracunan MBG resmi ditarik. Surat berlabel MTsN 2 Brebes itu memicu polemik di masyarakat. Karena secara tidak langsung pengelola MBG bisa lepas tangan.

BGN langsung memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak lepas tangan terkait kondisi di lapangan. Mereka meluruskan polemik terkait beredarnya surat pernyataan dari Madrasah MTsN 2 Brebes. Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Brebes Arya Dewa Nugroho menegaskan bahwa BGN tidak pernah melepaskan tanggung jawab apabila terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

"Informasi yang beredar seolah-olah BGN lepas tangan adalah tidak benar," kata Arya. Dia menjelaskan SPPG dan MTsN 2 Brebes melakukan mediasi. Hasilnya, pihak madrasah menarik kembali angket itu. Kemudian memberikan penjelasan kepada wali murid bahwa formulir tersebut murni digunakan untuk mendata alergi siswa. Bukan untuk membebaskan tanggung jawab pihak manapun. Madrasah juga sepakat menerima dan menyetujui jadi penerima manfaat MBG dengan menandatangani perjanjian kerja sama sesuai petunjuk teknis BGN.

Kepala MTsN 2 Brebes Syamsul Maarif mengatakan bahwa angket tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan siswa dalam pelaksanaan MBG di sekolah, termasuk mendata kondisi kesehatan maupun potensi alergi.

"Adapun surat pernyataan yang beredar dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan siswa-siswi dalam menerima program MBG," katanya. Pasalnya kondisi kesehatan siswa-siswi serta adanya alergi atau ketidakcocokan dalam menu makanan dari program tersebut. (wan)