Usai 'Tampar' Ahmad Sahroni dan Kritisi DPR, Jerome Polin Ditawari Uang Rp 150 Juta untuk Jadi Buzzer

Influencer atau selebgram Jerome Polin. (Istimewa)

JawaPos.com-YouTuber Jerome Polin sempat mengkritisi langkah DPR yang justru memutuskan WFH saat ada aksi demonstrasi, beberapa hari lalu. Menurut pandangan Jerome, langkah tersebut sama sekali tidak tepat karena DPR adalah lembaga yang seharusnya berdenyut bersama kegelisahan dan keresahan rakyat.

Baca Juga: Jokowi Unggah Pita Hitam, Ikut Berduka Atas Meninggalnya Ojol Affan Kurniawan Dilindas Brimob 

Tak hanya itu, Jerome Polin juga 'menampar' Ahmad Sahroni yang sempat membuat pernyataan pendemo DPR 'tolol'. Dia merasa tindakan tersebut semena-mena dan bikin mengelus dada dilakukan oleh orang yang punya jabatan terhormat.

Siapa sangka, setelah mengkritik keras DPR, Jerome Polin malah ditawari uang sebesar Rp 150 juta dengan cara membuat konten yang positif tentang DPR sebagai buzzer. Dia pun memperlihatkan pesan penawaran menggiurkan tersebut dalam unggahanya di Instagram.

"Halo kak, disini kami ingin menawarkan paid promote, untuk satu video konten dari kami apakah berminat kak? PP (RTP) ajakan damai Indonesia. Ajakan untuk damai dari pemerintah, DPR, Brimob ojol dan Masyarakat," demikian penawaran untuk Jerome Polin yang dijanjikan Rp 150 juta.

Konten yang harus dibuat Jerome Polin dalam bentuk video untuk diunggah di Reels Instagram pada 1 September 2025 pukul 15.00.

Meski penawaran itu sangat menggiurkan, karena hanya satu konten dibayar Rp 150 juta, Jerome Polin secara tegas menolaknya. Sebab, menurutnya, situasi saat ini memang tidak sedang baik-baiknya. 

"Uang rakyat dipakai buat bikin narasi-narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus," seru pria asal Surabaya itu.

Menurut dia, daripada uang Rp 150 juta digunakan untuk sewa buzzer, alangkah lebih baik dan bermanfaatnya apabila digunakan untuk sejahterakan guru.

"Uang rakyat dipakai buat bayar buzzer per orang Rp 150 juta 1 post kalau dipakai buat naikin gaji guru per orang 10 juta, sudah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan. Jangan lengah, kita kawal terus. Kita berhak atas transparansi pemakaian uang pajak kita! Sudah saatnya kita aware," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Jerome Polin meminta agensi dan KOL untuk tidak menerima penawaran job semacam itu. Sebab, dampaknya akan buruk untuk kebaikan bangsa dan negara serta rakyat secara keseluruhan.

"Aku mohon untuk kali ini, jangan korbanin rakyat buat kepentingan kalian sendiri. Semua lagi susah, kita berjuang bersama, ya? Tolong," pintanya  (*)