Dewan Pertahanan Nasional Sebut Megathrust Pesisir Barat dan Selatan Jawa Sebagai Ancaman Nyata Bagi Indonesia

JawaPos.com - Potensi terjadinya gempa bumi megathrust di pesisir barat dan selatan Jawa disebut sebagai ancaman nyata oleh Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Karena itu, pada Kamis (28/8), DPN mengajak kementerian dan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana melaksanakan Admin Game untuk mengantisipasi dampak megathrust di Indonesia. 

Sekretaris DPN Donny Ermawan Taufanto hadir secara langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat (Jakpus) itu. Dia menyampaikan bahwa melalui Admin Game tersebut, DPN akan menyampaikan masukan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto yang juga bertugas sebagai ketua DPN. 

”Kita semua menyadari bahwa Indonesia, khususnya pesisir barat dan selatan Pulau Jawa, termasuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya, menghadapi ancaman nyata berupa potensi gempa bumi megathrust  berkekuatan besar di Samudera Hindia,” ujarnya. 

Melalui Admin Game yang dilaksanakan oleh DPN bersama instansi seperti BMKG, BNPB, Basarnas dan lainnya, pejabat yang juga bertugas sebagai wakil menteri pertahanan (wamenhan) tersebut berharap muncul solusi kebijakan strategis dari lintas sektor. Sehingga ada skenario darurat untuk menghadapi bencana gempa bumi megathrust yang dapat memicu terjadinya tsunami. 

”Tujuan utama penyelenggaraan Admin Game ini adalah untuk menguji sejauh mana tingkat interoperabilitas, melatih penerapan regulasi terkait bencana, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan instansi terkait,” kata Donny. 

Nantinya, usulan kebijakan strategis itu akan disampaikan oleh DPN kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Ketua Harian DPN Sjafrie Sjamsoeddin. Untuk itu, dia ingin Admin Game tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin. Sebab, nantinya hasil dari kegiatan tersebut bisa menjadi salah satu pedoman untuk mengantisipasi bencana tersebut. 

”Ini bukan di level operasional, bukan di level taktis lapangan, tetapi ini di posko, di level strategis untuk kita menguji regulasi yang ada, bagaimana interoperabilitas antar kementerian lembaga. Saya berharap kalau selama ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, lebih rutin, lebih sering,” ucap Donny. 

Dia pun mengingatkan kembali bahwa masyarakat Indonesia tinggal di wilayah rawan bencana. Termasuk bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir, longsor, dan bencana lainnya. Sehingga antisipasi dampak bencana harus dilaksanakan secara maksimal. Tujuannya untuk meminimalisir dampak bencana tersebut.

”DPN melaksanakan kegiatan ini nantinya untuk memberikan solusi kebijakan kepada ketua DPN, kepada presiden, melalui ketua harian DPN. Karena bagaimanapun juga bencana alam yang terjadi berakibat pada keselamatan bangsa, yang itu menjadi tugas kami di DPN,” ujarnya.