Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 16 Juli 2025 | 17.30 WIB

Blusukan Serap Aspirasi, Mas Wapres Gibran: ke Lapangan Tuh Bukan Pencitraan

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Perumahan Ciledug Indah 1, Kelurahan Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang, Jumat (11/7). (Setwapres) - Image

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Perumahan Ciledug Indah 1, Kelurahan Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang, Jumat (11/7). (Setwapres)

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka, menegaskan aktivitas blusukan yang kerap dilakukannya ke berbagai daerah di Indonesia bukanlah bentuk pencitraan politik. Gibran menyebut, keterlibatan langsung di lapangan merupakan bagian penting dalam menyerap aspirasi masyarakat.

"Ini turun ke lapangan tuh bukan pencitraan atau mencari apa eksposure, tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani itu penting sekali," kata Gibran saat mengisi materi Pembekalan Kepada Peserta Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68, dalam siaran daring Setwapres, dikutip Rabu (16/7).

Gibran mengungkapkan, dirinya belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satunya ke Jogjakarta dan Banyuwangi untuk mengikuti panen tebu, serta ke Ngawi untuk memantau langsung panen raya padi. 

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengungkapkan kebanggaannya terhadap capaian sektor pertanian nasional. Ia pun mengklaim, stok beras nasional saat ini mencapai 4,25 juta ton tertinggi selama 23 tahun terakhir.

"Saat ini stok beras kita capaiannya tertinggi selama 23 tahun terakhir, 4,25 juta ton. Ini sangat luar biasa sekali. Di mana negara-negara lain lagi kekurangan, kita surplusnya luar biasa ini. Kalau masalah beras sudah kita beresi, masalah air, masalah pupuk, masalah mafia berasnya," jelasnya.

Gibran juga menyinggung upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi pertanian, terutama yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi. Ia menyoroti masih banyaknya aturan yang tumpang tindih dan menghambat efisiensi birokrasi.

"Ini kita ada 145 regulasi yang dipangkas terkait regulasi pupuk. Ini nanti saya titip Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, bukan hanya di pertanian saja. Ini saya mohon yang namanya aturan-aturan berbelit-belit, aturan yang tumpang tindih, ini para peserta pendidikan harus bisa memberikan masukan," ucap Gibran.

Lebih lanjut, Gibran juga menegaskan pentingnya reformasi regulasi di berbagai sektor agar birokrasi pemerintah lebih gesit dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kita pengen yang cepet-cepet aja," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore