Banjir Terjang Wilayah Jakarta, Mardani Sebut Pemprov DKI Masih Lemah Sistem Struktural Penanganan Bencana

JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, merasa prihatin terhadap banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta menyusul hujan lebat disertai pasang air laut pada akhir pekan. Ia menekankan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir yang hingga kini belum kunjung teratasi.

“Kolaborasi pusat dan daerah sangat diperlukan. Tentunya, tanpa kolaborasi tutup lubang gali lubang,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (7/7).

Legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta I itu menyoroti dampak banjir yang menyebabkan ratusan warga mengungsi akibat genangan air yang bahkan mencapai ketinggian hingga 2,7 meter. Ia menyebutkan, di dapilnya saja terdapat 47 rukun tetangga (RT) yang terdampak banjir.

“Kita berharap penanganan banjir dapat cepat diatasi. Termasuk penyediaan pengungsian yang layak dan bantuan kepada warga yang terdampak,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, tercatat sebanyak 109 RT terendam banjir. Rinciannya, 17 RT di Jakarta Pusat, 15 RT di Jakarta Barat, 39 RT di Jakarta Selatan, dan 47 RT di Jakarta Timur.

Mardani menilai banjir yang terjadi pada 5–6 Juli 2025 ini merupakan bukti masih lemahnya sistem struktural penanganan bencana di kawasan perkotaan. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun skema penanganan yang lebih akurat dan berbasis data.

“Setiap kali curah hujan tinggi disertai pasang air laut, Jakarta lumpuh. Ini bukan lagi sekadar bencana musiman, tapi cermin dari problem struktural, ketahanan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan perencanaan tata ruang yang belum menjawab tantangan perkotaan modern,” tegasnya.

Lebih jauh, Mardani juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov DKI dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Menurutnya, masalah banjir Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah-daerah sekitar.

“Jika Jakarta lumpuh, kan juga akan berdampak ke berbagai daerah penyangga. Karena banyak warga Bodetabek yang kerja di Jakarta,” paparnya.

Ia juga mengingatkan tantangan banjir di Jakarta semakin kompleks akibat pertumbuhan populasi, penyusutan tanah, dan alih fungsi ruang hijau. Oleh sebab itu, dibutuhkan perencanaan lintas sektor dari hulu ke hilir yang konsisten.

“Fungsi bendung, pintu air, dan kanal-kanal utama seperti di Katulampa, Karet, Pesanggrahan, hingga Pasar Ikan, tidak boleh hanya menjadi indikator status siaga. Tapi harus dikoneksikan dengan sistem mitigasi cepat, terpadu, dan berbasis data real-time,” ujarnya.

Mardani juga menegaskan pentingnya membangun respons lapangan yang cepat dan sistematis agar sistem peringatan dini tidak kehilangan efektivitasnya. Ia meminta pemerintah menyusun peta jalan (road map) penanggulangan banjir dengan solusi yang teruji dan pembiayaan yang jelas.

“Petanya harus jelas, solusinya harus teruji, anggarannya harus jelas pembagian bebannya. Mesti pakai pola anggaran multiyears,” pungkasnya.