Perang Iran dan Israel Belum Mereda, Pemerintah Indonesia Diminta Antisipasi Kenaikan Harga BBM

JawaPos.com - Konflik di Timur Tengah masih memanas. Baik Iran maupun Israel masih bersikukuh melakukan serangan. Terbaru Iran bahkan sudah membalas serangan Amerika Serikat dengan mengebom pangkalan militer Amerika di Doha, Qatar.

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna menilai, Indonesia bisa merasakan dampak dari perang ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah pencegahan.

"Aksi saling serang secara terbuka antara kedua negara membawa dampak luas tidak hanya bagi kawasan. Namun juga tatanan global termasuk Indonesia, yang berperan penting dalam diplomasi dunia Islam dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik," ujar Henry, Selasa (24/6).

"Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dengan ekonomi menengah besar dan posisi strategis dalam G20, OKI, dan ASEAN, Indonesia tidak bisa bersikap pasif dalam menghadapi konsekuensi dari perang ini," tambahnya.

Pemerintah dinilai perlu mengantisipasi dampak kepada sektor energi. Sebab, Iran berencana menutup Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur pengiriman minyak terbesar di dunia.

"Isu strategis yang dihadapi Indonesia terkait gejolak harga energi gangguan pengiriman minyak dari kawasan Teluk Persia melalui Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia, yang berdampak pada APBN, subsidi BBM, dan inflasi domestik," jelasnya.

Aspek potensi dampak ekonomi kenaikan harga BBM, tekanan fiskal Sosial-Keamanan potensi konflik horizontal, hoaks sektarian, radikalisasi Politik Luar Negeri dilema posisi diplomatik, tekanan dari kekuatan blok kemanusiaan desakan solidaritas Islam, kebutuhan pengiriman bantuan.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia perlu memperkuat kebijakan energi nasional dengan mempercepat transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) dan memperluas impor dari negara non-Timur Tengah.

"Indonesia perlu tampil sebagai mediator netral di forum internasional seperti OKI, G20, dan PBB untuk mendorong gencatan senjata dan solusi dua negara (two-state solution). Salurkan bantuan kemanusiaan yang netral melalui mekanisme multilateral dan organisasi kemanusiaan lintas-negara," tandasnya.