Sebut Pemakzulan Wapres Gibran Mustahil terjadi, Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie: Sudah Tiga Partai Tolak Pemakzulan

JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

Jimly menyebut bahwa sudah ada tiga partai yang menolak pemakzulan terhadap Gibran. Namun, Jimly tak mengungkap secara rinci tiga parpol yang menolak pemakzulan tersebut.

"Sudah tiga partai tolak pemakzulan. Apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?" kata Jimly Asshiddiqie kepada wartawan, Senin (9/6).

Jimly menyarankan, perhatian publik sebaiknya diarahkan untuk mengawasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Maka lebih baik perhatian dan kemarahan diarahkan untuk awasi kinerja pemerintah sekarang," ucap Jimly.

Bahkan, ia meminta publik untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada Pilpres 2024. Sehingga diharapkan, pengalaman pahit tidak terulang pada Pilpres 2029 mendatang.

"Persiapan untuk Pilpres lagi pada 2029 agar pengalaman pahit 2024 jangan terulang dan lebih penting antisipasi untuk perbaikan sistem ke depan," tegasnya.

Isu pemakzulan berhembus setelah adanya surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu ditujukan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendukung MPR RI segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Alasan mereka mendorong pemakzulan Gibran sebagai Wapres, karena disebut telah melanggar pelanggaran prinsip hukum, etika publik dan konflik kepentingan.

Putra sulung Joko Widodo itu memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Proses tersebut dinilai telah melanggar UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan tidak sah atau cacat hukum.

Karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara, yakni Anwar Usman, adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka dan telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim.

"Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara," bunyi isi surat tersebut.