Kementerian HAM Bentuk Pokja Papua untuk Atasi Isu Kemanusiaan

JawaPos.com-Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memutuskan untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Papua. Langkah itu diambil untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pokja itu akan segera diluncurkan agar secepatnya bekerja. Berbagai persoalan bakal dibahas dan digodok Pokja Papua Kementerian HAM.

Mulai masalah kesejahteraan masyarakat, persoalan sosial, hingga kekerasan dan konflik bersenjata. Menteri Pigai menegaskan hal itu saat dirinya menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah pejabat Papua di Bali pada Jumat (6/6) malam.

”Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” kata Pigai dalam keterangan resmi pada Sabtu (7/6).

Berkaitan dengan isu-isu pembangunan di Papua, secara umum Kementerian HAM akan menindaklanjuti dengan komunikasi kepada kementerian teknis yang lain. Pigai memastikan bahwa instansinya tidak tinggal diam. Mereka akan menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Papua, utamanya yang berkenaan dengan urusan HAM.

”Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” tegas Pigai.

Langkah tersebut terus didorong Kementerian HAM menyusual meningkatkan eskalasi konflik bersenjata di Papua Tengah. Sampai saat ini, mereka mencatat ada 60 ribu warga sipil yang memilih untuk mengungsi dari dua daerah di Papua Tengah. Mereka mengungsi karena daerah tempat tinggal di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak; dan Distrik Hitadipa, Intan Jaya; dinilai tidak aman. 

”Jadi dua distrik itu (Sinak dan Hitadipa) sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” kata Pigai.