Dinilai Lebih Efektif, Korlantas Polri Diminta Konsisten Tertibkan Kendaraan Over Dimension Over Loading

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho berkomitmen untuk memberantas kendaraan over dimension dan over loading. Upaya ini dimulai dari edukasi kepada pengusaha yang mengoperasionalkan truk hingga penindakan di lapangan.

Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai, langkah Korlantas Polri sudah tepat. Pendekatan yang dijalankan lebih realistis, sederhana, dan langsung menyentuh akar persoalan.

"Saat pertama mendengar isu ini, saya pikir akan dibentuk tim baru yang rumit. Tapi setelah saya baca desain strateginya, ternyata sangat efektif. Kelebihan muatan ditindak melalui tilang, sedangkan kendaraan berdimensi tidak sesuai diproses berdasarkan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tidak perlu pendekatan yang sulit, cukup jalankan aturan yang sudah ada secara konsisten," ujar Azas, Kamis (5/6).

Langkah tersebut dinilai jauh lebih masuk akal dibanding pendekatan sebelumnya. Azas berharap upaya ini membuahkan hasil maksimal.

"Yang penting sekarang adalah konsistensi di lapangan. Kepolisian lalu lintas cukup menegakkan aturan sebagaimana mestinya. Ini strategi yang logis dan bisa dijalankan," imbuhnya.

Sementara, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Tori Damantoro, juga menyambut positif inisiatif Korlantas. Penertiban kendaraan kelebihan dimensi dan muatan telah menjadi aspirasi Masyarakat Transportasi Indonesia sejak lama.

"Penanganan masalah ini sangat penting karena berdampak pada keselamatan, ekonomi, dan sosial. Inisiatif ini menjadi jawaban atas harapan yang sudah disuarakan sejak awal 2010-an. Masyarakat Transportasi Indonesia mendukung penuh langkah ini melalui jaringan di 22 provinsi," kata Tori.

Begitu pula dengan Pakar keselamatan Transportasi, Tri Tjahyono menilai strategi ini memiliki arah yang jelas dan ditopang oleh data faktual. Pelaksanaan saat masa libur akhir tahun dan Operasi Ketupat menunjukkan kemajuan signifikan.

"Program ini dijalankan berdasarkan data di lapangan, bukan hanya pengalaman empiris. Dalam waktu empat hari, sudah terkumpul lebih dari 4.000 data pelanggaran dari seluruh Polda. Ini terobosan besar yang memberi dasar kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya," tandasnya.