Kilas Balik Kasus Argo dan Mario Dandy: Ketimpangan Hukum dan Dampak Psikologi dari Privilege yang Dimiliki Anak

JawaPos.com - Kasus penabrakan yang menewaskan Argo, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, tengah menjadi sorotan publik.

Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan pelaku, Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan, yang berasal dari keluarga kaya belum mendapatkan sanksi hukum yang tegas. 

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai perlakuan berbeda dalam sistem hukum berdasarkan status sosial dan ekonomi.

Kasus penabrakan Argo oleh Christiano Tarigan juga mengingatkan masyarakay terkait kasus Mario Dandy, yang juga berasal dari keluarga kaya sekaligus anak pejabat yang mendapat perlakuan khusus dalam proses hukum.

Studi psikologis menunjukkan bahwa privilege kemewahan tanpa pengawasan moral ketat dapat menyebabkan perilaku tidak bertanggung jawab.

Selain itu, faktor ekonomi juga sering memengaruhi proses hukum sehingga menciptakan ketidakadilan di masyarakat

Fenomena ini juga membuka diskusi mengenai dampak psikologis anak dari keluarga berada yang terbiasa hidup dengan kemewahan tanpa pembelajaran tanggung jawab yang jelas.

Mengutip laman Berkeley University of California, dalam salah satu penelitian berjudul Wealth and The Inflated Self: Class, Entitlement, and Narcissism oleh Piff (2014), mengungkapkan bahwa kekayaan dan posisi sosial seringkali memicu peningkatan rasa berhak dan sifat narsistik.

Berdasarkan penelitian Piff tersebut, jika dilihat dari aspek sosial, orang-orang yang memiliki keistimewaan tersebut cenderung mengabaikan norma serta aturan sosial dan kurang menunjukkan empati terhadap orang lain

Penelitian Piff juga menyoroti aspek psikologis yang mendasari hal ini, di mana kekayaan memberikan rasa kekuasaan dan kontrol yang pada akhirnya menumbuhkan sikap egois yang semakin kuat.

Sementara itu, mengutip dari laman resmi SOA Psychological & Educational Support Center, dari sudut pandang psikologis, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan serba mewah sering kali tidak diajarkan nilai tanggung jawab dengan baik.

Mereka cenderung memperoleh barang dan fasilitas secara instan, tanpa menghadapi konsekuensi nyata. Sikap ini berpotensi menumbuhkan rasa superioritas dan kepercayaan diri yang berlebihan, sehingga merasa kebal terhadap aturan dan hukum.

Secara hukum, tentunya banyak ahli yang menilai bahwa perlakuan berbeda tersebut mencederai prinsip kesetaraan di depan hukum.

Status ekonomi atau kekayaan seseorang tidak seharusnya menjadi alasan bagi para pelaku untuk menghindari sanksi hukum.

Keadilan sosial harus ditegakkan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tidak terkikis dan hilang.