Buka Sidang PUIC ke-19, Mardani Dorong Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam Serukan Perdamaian Palestina

JawaPos.com - Sidang Komite Eksekutif ke-53 Parlemen Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), resmi dibuka di Jakarta, pada Senin (12/5). Pembukaan sidang ini dipimpin Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera sebagai bagian dari rangkaian Konferensi PUIC ke-19.

Mardani menyatakan bahwa momentum ini menjadikan peran Indonesia dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global. Sidang PUIC menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan dunia modern.

"Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global," kata Mardani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/3).

Mardani menyatakan, pihaknya mengecam keras Israel yang memperluas pemukiman dengan cara ilegal, serta genosida sistematis yang terjadi di Gaza, di mana hal tersebut disuarakan delegasi DPR pada rapat hari ini.

"Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina," paparnya.

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai tuan rumah bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga pengakuan atas kepemimpinan DPR RI dalam mengedepankan praktik demokrasi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola kelembagaan.

"DPR mengangkat isu-isu krusial, termasuk pentingnya dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan kerja sama ekonomi Islam, perlindungan komunitas Muslim minoritas, serta pemberdayaan perempuan di parlemen," jelas Mardani.

Politikus PKS itu meyakini, parlemen memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan regional. Dalam konteks dunia Islam, sinergi antarparlemen dapat menjadi alat efektif untuk membangun solidaritas, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan zaman.

"Dengan membawa tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, Indonesia melalui DPR ingin menginspirasi negara-negara anggota PUIC untuk terus membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan kerja parlemen," pungkasnya.