25 Tahun Otonomi Daerah Pasca Reformasi, Apkasi Didorong Aktif Mengambil Prakarsa Untuk Mengurusi Daerahnya

JawaPos.com – Semangat awal kebijakan otonomi daerah yang digaungkan pasca reformasi masih jauh dari harapan. Banyak kebijakan yang bisa dputuskan di daerah kembali ditarik ke pemerintah pusat. kondisi ini membuat bupati dan walikota kembali ke pola lama—tak memiliki sumber keuangan dan kewenangan yang memadai.

Hal itu disampaikan Penasehat Khusus Prof Ryaas Rasyid, Penasihat Khusus Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dalam talkshow memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXIX bertajuk "Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi" di Jakarta.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini juga dihadiri Pjs. Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek), Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman, dan Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.

Menurut Ryaas Rasyid, sebenarnya pola pemberian kewenangan kepada daerah pada 1998-1999 sudah bagus agar daerah kreatif, aktif mengambil prakarsa untuk mengurusi daerahnya, sementara pusat tugasnya melakukan supervisi agar jangan sampai menyimpang dan menegur kalau ada yang salah.

"Dengan pola ini, pemerintah pusat tidak perlu menghabiskan waktu mengurusi hal-hal kecil di daerah yang sebenanya bupati dan walikota sudah mampu mengatasinya. Pusat harusnya sibuk dengan visi ke depan, berperan aktif di kancah global agar menjadi pemain utama di dunia internasional," ujarnya.

Ryaas memberikan catatan bahwa masih banyak pekerjaan rumah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Ia melihat masih adanya ketidakikhlasan pusat memberikan otonomi daerah, berupa wewenang dan fiskal. "Di sinilah pentingnya Apkasi hadir, karena bisa menjadi corong untuk menyampaikan sesuatu yang dipikirkan baik oleh daerah agar diperhatikan oleh pemerintah pusat," imbuhnya.

Ditambahkan, kestabilan ekonomi nasional tidak akan tercapai kalau sosial ekonomi rakyat tidak meningkat. "Tujuan utama otonomi itu adalah kesejahteraan rakyatnya, dan ini bisa terwujud jika pusat ikhlas dengan adanya otonomi," tukasnya.

Sementara itu Pjs. Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin mengatakan bahwa Hari Otonomi Daerah masih relevan dan sangat penting untuk diperingati. Cak Ipin sapaan Bupati Trenggalek ini, menegaskan bahwa otonomi harus dipahami lebih dari sekadar desentralisasi.

Semangat otonomi, lanjut Cak Ipin, tidak hanya bicara masalah kabupaten/kota saja, tapi terkait atas rekognisi desa yang menjadi bagian penting di dalam otonomi, karena justru desa yang paling dekat rakyat.

Terkait beberapa isu yang sudah masuk Prolegnas 2025, Cak Ipin juga sependapat menyoroti soal posisi gubernur yang harus diperjelas. Menurutnya ini penting karena gubernur mempunyai dua fungsi, sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat.

Menurutnya harus dipertegas, karena bisa menimbulkan kompleksitas birokrasi yang menghambat pelayanan publik. "Contoh urusan sederhana seperti normalisasi sungai saka, itu harus berkoordinasi dengan banyak instansi, mulai dari dinas PU, balai kementerian, hingga gubernur. Ini memperlihatkan ketidakberdayaan kedaulatan rakyat," ujarnya.

Sebagai penutup diskusi, Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi ikut menegaskan komitmen Apkasi untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan daerah. "Kami akan terus memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.