Usai Dampingi Wapres Gibran Bertemu Wakil PM Malaysia, Menko Polkam Budi Gunawan Siapkan Langkah Teknis Penyelesaian Masalah Perbatasan

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan langsung menindaklanjuti hasil pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Ahmad Zahid Hamidi pada Senin (21/4). Dia menyiapkan langkah teknis untuk menyelesaikan sejumlah masalah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Usai mendampingi Wapres Gibran bersama sejumlah menteri lainnya, Budi Gunawan memimpin rapat internal bersama jajaran Kemenko Polkam dan kementerian serta lembaga lainnya. Mereka membahas sejumlah isu penting dan kesepakatan strategis di antara kedua negara. Khususnya isu bidang polkam. Lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara. 

”Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kami terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kami membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Budi Gunawan kepada awak media. 

Dalam rapat internal itu, mereka membahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Perjanjian itu sudah ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia sejak 2023. Kemudian, mereka juga menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar yang telah disetujui kedua negara pada Februari tahun ini.

Pejabat yang kerap dipanggil BG itu menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain soal batas wilayah, rapat tersebut turut membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. 

Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, melainkan juga harus preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

”Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia-Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” terang dia.

Lebih lanjut, BG menegaskan bahwa penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir jenderal polisi itu  menyebut, keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

”Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,” pungkasnya.