Agar Fokus Kelola BPI Danantara, Pengamat Sebut Sebaiknya Tak Rangkap Jabatan

JawaPos.com–Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan seluruh pengurus termasuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilarang rangkap jabatan. Dengan beratnya tugas sebagai menteri dan mencegah konflik kepentingan, pengurus BPI Danantara yang rangkap jabatan sebaiknya mengundurkan diri.

Menurut dia, tanggung jawab badan baru ini sangat besar karena mengelola dana besar yakni US$ 20 miliar yang setara Rp 360 triliun (kurs Rp16.000/US$), berasal dari program efisiensi anggaran.

”Modalnya dari APBN. Ingat, 70 persen APBN berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat yang hidupnya sudah ngos-ngosan. Jadi enggak main-main. Sebaiknya memang harus mundur,” ucap Hardjuno di Surabaya, Selasa (25/2).

Dalam UU Nomor UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 23 menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau. c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

”Kalau baca UU No 39 Tahun 2008 itu dilarang menteri rangkap jabatan apapun, karena menteri jabatan publik,” tegas Hardjuno Wiwoho.

Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyampaikan, desakan agar mundur bukan berarti meragukan kompetensi para pengurus BPI Danantara termasuk dewas. Akan tetapi agar mereka bisa lebih fokus dalam mengelola investasi BPI Danantara bisa melahirkan profit yang berguna untuk kesejahteraan rakyat.

”Saya yakin mereka punya kompetensi tinggi. Bahkan, CEO BPI Danantara semula semua orang juga tahulah. Nah, di antara orang-orang yang kompeten itu punya jabatan strategis lain. Ini yang dikhawatirkan menimbulkan conflict of interest,” imbuh Hardjuno Wiwoho.

Berdasar data, beberapa pengurus BPI Danantara ini masih menjabat sebagai Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP). ”Saya kira, semua yang masih menjabat Menteri atau wamen di KMP harus mundur dong. Semua harus mundur,” ucap Hardjuno Wiwoho.

Hal ini penting agar mereka bisa fokus ke BPI Danantara. Sehingga negara bisa tidak bergantung kepada utang dan menciptakan lapangan kerja, menuju kesejahteraan rakyat.

Secara struktur, lanjut Hardjuno, BPI Danantara harus jelas. Konsekuensinya, tidak boleh rangkap jabatan. Dia mengingatkan agar audit BPI Danantara harus betul-betul konkret dan berlapis.

”Sebagai super holding, BPI Danantera sangat berbeda dengan Temasek atau Khazanah yang dibiayai dari profit BUMN yang dikumpulkan puluhan tahun. Danantara bisa menjadi game changer investasi dari BUMN,” ungkap Hardjuno Wiwoho.

Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan BUMN belum optimal, di mana porsi investasi BUMN masih rendah. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi. Sehingga, dengan adanya Danantara, investasi dari BUMN dinilai dapat lebih banyak dan berkualitas serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.