Guru SMK Dibayar Rp 250 Ribu per Bulan, DPR Minta Mendikdasmen Abdul Mu’ti Minta Perhatikan Nasib Tenaga Pendidik

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mendapat tantangan dari DPR untuk membenahi berbagai persoalan pendidikan yang masih menumpuk. Di antaranya kesejahteraan guru dan tingginya angka anak putus sekolah.

Dalam rapat kerja (raker) di Komisi X DPR, Rabu (6/11), beragam persoalan pendidikan dibeberkan. Ketimpangan penghasilan guru, misalnya, masih ditemukan hingga saat ini. Seperti pengakuan guru SMK Negeri (SMKN) di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hanya mendapat upah Rp 250 ribu per bulan.

Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengatakan, pendidikan yang berkualitas harus dimulai dari guru. Karena itu, guru mestinya mendapatkan kesejahteraan yang baik. Mendikdasmen Abdul Mu’ti diminta memperhatikan persoalan kesejahteraan tersebut. ”Ini harus diselesaikan,” kata Sofyan saat raker di DPR.

Baca Juga: Peduli Pak Marsono, Donasi Koin Rp 500 jadi Simbol Dukungan untuk Guru yang Dipolisikan Wali Murid di Wonosobo

Selain ketimpangan penghasilan guru, Kemendikdasmen juga didesak untuk menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah membeberkan data anak tidak sekolah dan putus sekolah yang masih cukup tinggi. Di tingkat SD, misalnya, dari 24 juta siswa (2023), menyentuh angka 160 ribu. Sementara putus sekolah 58 ribu.

Anita menerangkan, angka tidak sekolah dan putus sekolah menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Menurutnya, persoalan tersebut belum sepenuhnya bisa diselesaikan pemerintahan sebelumnya. ”Ini PR besar bagi Pak Menteri (Abdul Mu’ti) yang belum diselesaikan menteri sebelummya,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, kementeriannya punya program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Di antaranya wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Dalam program tersebut, pihaknya akan mengafirmasi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, rumah belajar, PAUD, dan pendidikan jarak jauh.

Mengenai kesejahteraan guru, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini menyebut akan meningkatkannya lewat sertifikasi. Dia menyebut penjelasan lebih detail mengenai sertifikasi itu akan disampaikan pada peringatan hari guru nasional akhir bulan ini.