Reaksi Budi Arie soal Pegawai Kementerian Komdigi Terseret Kasus Judi Online

JawaPos.com - Mantan menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) yang saat ini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie enggan mengomentari kasus mantan anak buahnya yang tersangkut masalah judi online (judol).

Dia menegaskan, dirinya kini tengah fokus menjalankan tugas barunya sebagai menteri koperasi. "Saya fokus koperasi dan urus rakyat," katanya saat ditemui seusai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, 11 pegawai Kementerian Komdigi yang dulu bernama Kementerian Kominfo terseret kasus judol. Mereka pun kini sudah dinonaktifkan di tempatnya bekerja. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan telah menonaktifkan 11 pegawainya yang terseret dalam kasus tersebut, karena sangat mencoreng nama lembaga.

Dalam rapat kerja di Komisi I DPR kemarin (5/11), Meutya menyebut kasus hukum yang dialami Kemenkomdigi itu merupakan pil pahit. Petugas yang seharusnya memblokir situs judol malah melindunginya. Sehingga website tersebut tetap beroperasi dan menyedot uang masyarakat.

"Di dalam (Kementerian Komdigi), suasananya mencekam pastinya. Karena (penggeledahan) kepolisian datang dalam jumlah cukup banyak. 40–50 orang," tutur mantan ketua Komisi I DPR itu.

Meski begitu, Meutya menegaskan bahwa mereka terbuka bekerja sama dengan kepolisian. Selama keperluan pengembangan kasus, aparat kepolisian yang mendatangi Kementerian Komidigi didampingi Irjen dan Dirjen Aptika.

Meutya mengatakan, keputusan penonaktifan sebagai ASN untuk sementara dijatuhkan kepada sebelas orang. "Karena itu yang sudah terverifikasi," katanya. Dia menegaskan, keputusan penonaktifan merujuk pada surat penahanan yang dikeluarkan kepolisian.

Penonaktifan itu dilakukan supaya fungsi pengawasan tetap berjalan. Dia berharap kasus tersebut jadi pelajaran pegawai lainnya. Supaya menjunjung tinggi integritas.

Dia mengatakan, pihaknya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Sehingga keputusan pemecatan pegawai terkait nanti dilakukan setelah keluar vonis yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Pemecatan sebagai ASN itu akan dinyatakan dengan tidak hormat.

"Kami senantiasa menyampaikan ke dalam bahwa ini bagian dari upaya bersih-bersih," tutur politikus Partai Golkar itu. (wan/elo/mia/c6/bay)