DKPP RI Terima 584 Pengaduan, Naik Dua Kali Lipat Dibanding 2023, Jakarta Ada di Urutan ke-28

JawaPos.com - Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI mencatat terdapat 584 pengaduan sejak awal tahun hingga 4 November 2024. Sekretaris DKPP RI David Yama menuturkan, jumlah itu naik dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 325 pengaduan.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 sudah siap disidangkan dan terjadi sidang. Sebanyak 173 di antaranya sudah diputus perkaranya," ujarnya saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II dengan tema “Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas dan Beretika” di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (5/11/2024).

David memaparkan, aduan tertinggi tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah. Sedangkan DKI Jakarta berada diurutan ke 26.

“Untuk DKI Jakarta sendiri berada di urutan 26. Ada delapan aduan saja bersama dengan Kepulauan Riau. Data ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi akan pengawasan dalam proses Pilkada,” terang David.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, Pemprov DKI terus mendukung penuh pelaksanaan Pilkada yang berintegritas dan beretika.

Menurut Pj Teguh, jajaran Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mendukung Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Ia menyadari, untuk mewujudkan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak mungkin hanya diserahkan kepada penyelenggara pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melainkan juga harus bersama-sama dengan pemerintah daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah di DKI Jakarta minim pengaduan, hanya delapan pengaduan. Mudah-mudahan tidak tambah lagi,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu dilakukan sebagai komitmen bahwa tidak ada ASN yang cawe-cawe selama Pilkada berlangsung.

“Deklarasi netralitas ASN ini kita laksanakan untuk menutup celah-celah lain agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik, beretika, dan berintegrasi,” tegasnya.