Bahkan, sejak 2015 hingga 2024, baru sekali pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melampaui target APBN, yakni pada 2022, dari target 5,2 persen berhasil mencapai 5,31 persen.
"Kenyataan ini mengundang tanya, mengapa kita sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi?," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (27/8).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengungkapkan, ada sejumlah persoalan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan dalam APBN oleh pemerintah.
"Jawabannya sudah ada dipikiran kita semua, kita menghadapi berbagai persoalan struktural; ekonomi biaya tinggi karena perizinan dan korupsi," ucap Said.
Selain itu, ketidakpastian hukum, kualitas SDM yang belum memadai. Serta, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah dan menurunnya demokrasi.
Bukan hanya itu, turunnya daya beli masyarakat akibat menyusutnya kelas menengah juga turut andil. Padahal, kelas menengah selama ini menjadi penggerak konsumsi domestik dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Said meminta pemerintah memperhatikan kalangan kelas menengah.
"Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik," ujar Said.
Said juga mendorong agar pemerintah lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Strateginya, konsumsi domestik harus dijaga dengan inflasi yang terjaga rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.
"Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5 persen, dan ekspor 0,5 persen sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik," papar Said.
Di sisi lain, ia juga menyoroti nilai tukar rupiah yang diusulkan sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Ia berharap, pemerintah dapat menurunkan targetnya menjadi Rp 15.900 per dolar AS.
"Kita yakin, dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguat investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membuat rupiah lebih kuat," pungkasnya.