Terhadap Putusan MK, Muhammadiyah Tegaskan DPR Seharusnya Menjadi Teladan dan Mematuhi Undang-Undang

IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu

JawaPos.com - Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti sulit memahami langkah dan keputusan DPR yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah.

"Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang," kata Mu’ti, Kamis (22/8).

Mu’ti juga menekankan DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat dibanding dengan kepentingan politik kekuasaan semata.

"DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi," jelas Mu’ti.

Mu’ti menekankan, DPR tidak semestinya bersebarangan, berbeda, dan menyalahi keputusam MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024.

"Langkah DPR tersebut selain dapat menimbulkan masalah disharmoni dalam hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius dalam Pilkada 2024. Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan," tegas Mu’ti.

DPR dan Pemerintah hendaknya sensitif dan tidak menganggap sederhana terhadap arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan perundang-undangan. "Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas," pungkas Mu’ti.

Editor: Estu Suryowati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Terhadap Putusan MK, Muhammadiyah Tegaskan DPR Seharusnya Menjadi Teladan dan Mematuhi Undang-Undang

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Terhadap Putusan MK, Muhammadiyah Tegaskan DPR Seharusnya Menjadi Teladan dan Mematuhi Undang-Undang

Tags

Artikel Terkait

KPK Sebut Putusan MK soal Pimpinan Tak Lepas Jabatan Sebelumnya Beri Kepastian Hukum

Ketua BPKN RI Tekankan Penguatan Kelembagaan Pasca Putusan MK untuk Jamin Hak-hak Konsumen

Dampak Putusan MK Terkait UU Kesehatan, AIPKI: Batasan Tugas Antara Institusi Pendidikan dan Kolegium Semakin Jelas

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com