Perlu Sosialisasi, Desak Pemerintah Segera Terbitkan SKB Rekayasa Lalu Lintas Periode Mudik Lebaran

JawaPos.com - Persiapan pengaturan lalu lintas saat arus Mudik 2023 menjadi perhatian Ketua MPR Bambang Soesatyo. Politisi Partai Golkar itu mendesak pemerintah segera menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pengaturan lalu lintas. Khususnya terkait penerapan aturan ganjil genap.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, aturan ganjil genap adalah salah satu skenario yang akan diambil pemerintah. Dia mengingatkan pemerintah dalam mematangkan rekayasa lalu lintas untuk persiapan arus mudik Lebaran secara komprehensif. "Khususnya membuka opsi penerapan sistem ganjil-genap," katanya Minggu (8/4). Pasalnya dengan adanya pemberlakuan sistem ganjil-genap pada saat arus mudik, dinilai mampu mengurangi hingga mencegah penumpukan arus.

Bamsoet juga meminta pemerintah untuk segera mematangkan dan menetapkan surat keputusan bersama (SKB) yang mengatur tentang jadwal pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Sehingga dapat segera disosialisasikan dan masyarakat dapat mempersiapkan waktu mudik dan balik secara tepat dan baik.

Baca Juga: Daftar 6 Gerbang Tol di Jawa Timur yang Diprediksi Jadi Pusat Kemacetan Mudik Lebaran 2023

Menurut dia kelancaran arus mudik butuh komitmen satuan polisi lalu lintas, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya/DLLAJR, dan operator jalan tol. Khususnya komitmen untuk siap dalam melaksanakan apapun kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran 2023.

Sebagaimana diketahui pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk kelancaran arus mudik dan balik. Selain pemberlakuan ganjil genap, juga pembatasan truk sumbu tiga. Aturan pembatasan ini mendapatkan respon pro dan kontra. Khususnya terkait pelarangan truk sumbu tiga, termasuk untuk pengangkutan air minul dalam kemasan (AMDK) galon. Penolakan muncul karena berpotensi mempengaruhi ketersediaan air galon di masyarakat.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tidak setuju dengan kebijakan yang bakal diberlakukan pada lebaran 2023 itu. Truk sumbu tiga yang membawa air galon, diminta untuk tetap diperbolehkan beroperasi selama momen lebaran. Jika tidak, akan membuat masyarakat menderita.

’’Nggak usah dilarang-larang seperti itu menurut saya,’’ kata Wakil Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok di Jakarta pada Jumat (7/4). Mufti mengatakan aturan pembatasan truk sumbu tiga pada momen lebaran sejatinya bagus. Yaitu untuk mencegah terjadinya kemacetan pada saat arus mudik maupun balik.

Baca Juga: Pemerintah Diskon Tarif Tol 20 Persen sebelum Puncak Mudik

Tetapi dia menekankan pemerintah harus bisa memilah dan memilih truk sumbu tiga mana saja yang dilarang dan tetap diperbolehkan. Sehingga aturan pembatasan truk sumbu tiga tersebut tidak berlaku secara kaku.

Menurut Mufti pengangkutan air minum kemasan galon masuk kategori penting atau esensial. Sehingga tidak tepat jika dilakukan pelarangan. Sebab air minum menjadi kebutuhan pokok masyarakat, terlebih pada momen lebaran. Dia menegaskan terkait kepentingan logistik kebutuhan pokok masyarakat, tidak boleh ada larangan.

Mufti mengatakan dengan pengalaman masa arus mudik beberapa tahun ke belakang, pemerintah tentu sudah memiliki banyak skenario. Sehingga diatur supaya truk sumbu tiga pengangkut logistik tetap bisa beroperasi. Tetapi di sisi lain arus kendaraan pemudik tetap tidak sampai macet ekstrem.

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, juga mengatakan kegiatan momen lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik. Karena, menurutnya, peniadaan distribusi barang itu akan menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah dan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang memicu inflasi. “Intinya, kelancaran mudik tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan dan distribusi logistik juga tidak boleh diganggu,” ujarnya.