Pejabat Kemenaker Dilapokan ke Ombudsman karena Diduga Lakukan Penyimpangan Prosedur Pengalihan Penyaluran Pekerja Migran Indonesia

Zaenul merasa heran dengan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang hingga saat ini juga belum menyelesaikan perbaikan sistem penempatan PMI ke Arab Saudi. Padahal sudah dilakukan moratorium sejak 2014 atau sepuluh tahun yang lalu. 

"Kemnaker sepertinya tidak memiliki prioritas untuk menyelesaikan perbaikan sistem penempatan PMI ke Arab Saudi padahal pemerintah sudah melakukan moratorium penempatanya sejak tahun 2014," ungkapnya.

Dia mencontohkan sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi yang digulirkan sebagai solusi penempatan, ternyata tidak kunjung bisa dilaksanakan. Sehingga akhirnya yang dirugikan adalah PMI. 

Menurut Zainul, lambanya pemerintah dalam menyiapkan perbaikan sistem penempatan PMI ke Arab Saudi, telah merugikan banyak pihak. Terutama calon pekerja yang hendak berkarir di Arab Saudi. Peluang mereka untuk kerja akhirnya hilang.

"CPMI yang akan berangkat juga tidak memiliki kejelasan nasib kapan akan dibuka. Akhirnya mereka mencari jalan pintas menjadi PMI Unprosedural yang sangat membahayakan bagi PMI itu sendiri," ujar pria yang juga merupakan purna PMI.

Zainul meminta pemerintah memberikan perhatian khusus untuk penempatan ke Arab Saudi. Pasalnya peluang kerjanya di sana cukup tinggi. Kemudian peminatnya di tanah air juga banyak. Sehingga perbaikan tata kelola penempatan sangat diperlukan. 

"Kami mendengar presiden sudah turun tangan beberapa bulan lalu mengenai penempatan PMI ke Arab Saudi ini," jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Tak Serius Lindungi Pekerja Migran Indonesia Meski Banyak yang jadi Korban TPPO

Tetapi, kata Zainul, entah bagaimana Kemnaker hingga saat ini belum bisa menyelesaikan perbaikan sistem penempatan PMI ke Arab Saudi. Termasuk membuka kembali moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi yang sudah berlaku sejak 2014 lalu. Istilah moratorium artinya penghentian sementara. Bukan penghentian selama-lamanya. 

Jawa Pos sudah mencoba mencari konfirmasi soal kelanjutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi di Kemenaker. Tetapi tidak ada respon balik. Sebelumnya urusan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi, jadi pembicaraan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada awal Juni 2023 itu, Dunes Faisal menyampaikan sering terjadi keterlambatan pengiriman TKI atau PMI profesional ke Saudi.